Sen. Jul 13th, 2020

Pengerjaan Drainase Kementerian PUPR Bermasalah

2 min read

Papan nama pengerjaan proyek drainase lingkungan kawasan di Kecamatan Paringin. Redkal.com/ Hidayatullah

KabarKalimantan, Paringin – Proyek Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyisakan persoalan di Kabupaten Balangan. Tengok saja amburadulnya pengerjaan saluran drainase lingkungan kawasan di Kecamatan Paringin.

Proyek senilai Rp 2,4 miliar itu digarap oleh PT Anugerah Konstruksi Indonesia dan konsultan CV Andalusia dengan sumber dana APBN tahun 2017 melalui Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun nomor kontrak: HK.02.03-SPP-PSPLP/76, telah melewati batas waktu pengerjaan selama 240 hari kerja. Proyek yang semestinya menggarap drainase pinggiran dengan pemasangan saluran beton, kini melebar ke tengan jalan milik kabupaten dan dibiarkan tanpa tindakan cepat yang memicu banyak mobil ambles, hingga menimbulkan kemacetan di wilayah pemukiman.

Sebelumnya, ada lubang terbuka dibiarkan di jalur jalan milik provinsi, jalur Balangan-Kabupaten Hulu Sungai Utara, di sekitar terminal Paringin.

Baca Juga :   DPRD-Pemkab Balangan Sahkan Propemperda 2019

Pantauan Kabar Kalimantan, Senin ( 27/11/2017) benar masih ada sisa pengerjaan dan kondisi jalan provinsi jalur Balangan-HSU tepatnya di samping Terminal Paringin yang sebelumnya berlubang sudah ditutup, namun masih belum dilakukan pengaspalan.

Warga sekitar sempat protes pengerjaan drainase ini kepada kontraktor. Alih-alih direspons, kontraktor malah nekat membongkar jalan. Akibatnya beberapa kali terjadi gangguan lalu lintas dan kecelakan di lokasi pengerjaan drainase.

Warga juga sudah melayangkan surat protes kepada Instansi teknis, bahkan melaporkan kepada Bupati Balangan. Toh, belum ada respons cepat.

PPK Satker PSPLP Provinsi Kalsel, Rio Pranata, bersama Staf Tekhnis Satker PSPLP Kalsel Reza Kusuma Adi Chandra, membenarkan pengerjaan drainase kawasan bermasalah karena meleset dari rencana awal.

“Untuk masa pengerjaan selama 240 hari kerja memang sudah habis, dan saat ini kita komunikasikan untuk diberi waktu hingga 50 hari kerja, yaitu pengerjaan diatas denda yang mencapai sekitar dua juta lebih per harinya, hingga batas waktu pengerjaan sampai 10 Desember 2017,” kata Rio.

Baca Juga :   Bupati Dukung Raperda Inisiatif Dewan Balangan

Untuk masalah pergeseran drainase ke tengah jalan kabupaten, ia beralasan ada pipa PDAM dan bangunan sehingga harus bergeser ke tengah ruas jalan milik kabupaten. Ia berupaya mengurangi dampak sosial, sehingga memilih menghindar ke jalan milik kabupaten karena telah dikonsultasikan ke pemerintah setempat.

Menurut dia, perubahan rencana awal pengerjaan dari kawasan lingkungan sekitar Lapangan Marthasura Paringin, lingkungan Pasar Tradisional Adaro menuju sungai sebesar lebih dari Rp 5 miliar rupiah setelah ada pemotongan anggaran. Alhasil ada sebagian fisik proyek yang berubah.

F. M HIDAYATULLAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.