Perda LP2B Cegah Adanya Alih Fungsi Lahan

2165

KabarKalimantan, Banjarmasin – Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sri Mujitono mengapresiasi positif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga lahan pertanian.

Hal itu dikatakan Sri disela Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menjaga lahan pertanian sudah sangat positif, yakni dengan telah mengeluarkan Perda Kalsel Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

“Alih fungsi lahan memang tidak bisa dihindari, terlebih kita negara agraris. Semoga dengan Perda LP2B ini, maka alih fungsi lahan bisa dikendalikan, dan Pemprov Kalsel dapat merevisi Perda yang sudah ada, karena dalam Perda LP2B  ada pemetaan lahan secara detail,” katanya.

Ia menambahkan, selain Perda provinsi, menurutnya di Kalimantan Selatan terdapat empat kabupaten/kota yang sudah mempunyai Perda pertanian berkelanjutan, seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, Banjar, dan Kota Banjarmasin.

“Saya sangat mengapresiasi atas niat pemerintah daerah di Kalsel yang serius menjaga lahan pertanian lewat Perda, dibanding Provinsi Aceh yang belum ada satu pun pemerintah daerah yang punya perda pertanian berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariatan Provinsi Kalsel, Fathurrahman mengatakan, mengacu pada Perda Kalsel, lahan pertanian abadi ditetapkan 353 ribu hektare dari 453 ribu hektare baku lahan di tahun 2014.

Namun sayangnya, jelasnya, Perda itu hanya memuat angka luasan lahan, tanpa ada rincian di mana saja lokasi lahan tersebut berada.

“Sehingga perlu direvisi, setelah adanya hasil dari rakor LP2B ini, yang mensingkronkan seluruh data yang ada. Baik versi BPS, BPN, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota,” kata Faturrahman.

Adapun terkait di luar empat kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda. Fatur mengaku, pihaknya akan terus mendorong kabupaten/kota lain yang belum punya Perda agar menyusun Perda LP2B.

“Di Kalsel, sudah banyak alih fungsi lahan dari sawah ke pemukiman, bahkan perkebunan sawit pun sudah masuk di rawa,” pungkas fatur yang merupakan mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.[]

Reporter: Syahri Ramadhan
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here