Perda Pencekik Pegiat Seni Harus Direvisi

1283

“Baru merangkak sudah diinjak. Perda ini harus direvisi atau kalau perlu dicabut!” pekik Liko Ansori

Dia merupakan koordinator aksi damai, yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska Banjarmasin di depan Gedung DPRD Banjarmasin, Rabu (5/12/2018).

Pegiat seni dari berbagai kalangan tak terkecuali mahasiswa mulai gerah dengan kebijakan Pemkot Banjarmasin. STB Uniska sebagai bagian pegiat seni kampus sengaja mendatangi gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi.

Diawali dengan teatrikalisasi puisi yang digelar di luar pagar rumah rakyat. Karena mereka tidak diperkenankan masuk ke halaman, para mahasiswa yang berjumlah 25 orang ini menyampaikan aspirasinya melalui pentas seni.

Dalam penyampaiannya, mereka menyatakan keberatan dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Banjarmasin Nomor 10/2011 tentang pajak hiburan yang ditujukan kepada pegiat seni lokal.

“Penerapan perda ini tidak tepat sasaran. Kalau hiburan lain seperti diskotek, atau karaoke, atau konser besar yang sudah bicara laba bisa saja. Tapi jangan kesenian lokal,” ketus Liko.

Usai teatrikalisasi puisi, mereka diperkenankan masuk, dan diberi waktu untuk audiensi. Beberapa perwakilan berhadapan langsung dengan anggota DPRD serta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin.

Dalam pernyataan sikapnya, ada tiga poin tuntutan yang disampaikan anggota STB Uniska.

Pertama, mereka meminta DPRD Banjarmasin merevisi, menelaah atau mencabut perda nomor 10/2011 terkait pajak hiburan untuk pegiat seni.

Kedua, meminta pemkot agar lebih memperhatikan kesenian daerah khususnya di Banjarmasin. Kemudian yang ketiga, meminta pemkot agar membangun gedung kesenian kesenian kota.

“Minimnya kontribusi pemkot untuk dunia kesenian juga salah satu yang menjadi masalah. Banjarmasin ini gedung kesenian saja tidak punya. Kalau di taman budaya itu kan milik provinsi,” imbuhnya.

Disamping itu, menyoal perda nomor 10/2011, Liko mengungkapkan, sebenarnya perda tersebut memiliki celah. Pemkot bisa saja membebaskan para pegiat seni dari pungutan pajak. “Yang perlu dicatat kami bukan anti pajak. Kami hanya ingin aturan yang dibuat harus relevan dengan keadaan,” imbuhnya.

Seperti yang disebutkan di perda tersebut, dalam bab II pasal 3 poin 3 menyatakan, yang tidak termasuk objek pajak di antaranya adalah program kerja pemerintah dalam pengembangan seni budaya tradisional, dan program kerja pemerintah dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

“Apakah UKM seperti kami ini bukan program kerja pemerintah? Sedangkan kami dibentuk atas dasar pendidikan yang dinaungi universitas. Sanggar ini untuk penyaluran minat bakat mahasiswa,” jelasnya.

Menurutnya, tiket yang diadakan dalam pementasan bukan serta-merta mencari keuntungan. Pasalnya, dari hasil penjualan tiket itulah mereka bisa membayar sewa gedung pertunjukan  yang harganya selangit bagi sekelas kantong mahasiswa.

Belum lagi biaya produksi. Seperti halnya seting panggung, properti pementasan, dan keperluan lain. “Anggaran dari kampus kadang tidak cukup untuk menutupi kegiatan kami. Bahkan kawan-kawan harus rela jualan es, kue, hingga ngamen di kampus hanya untuk mencari biaya kegiatan,” keluhnya.

Sementara itu, senada dengan Liko, penanggung jawab kegiatan, Afwan Sila menyatakan, ada beberapa daerah seperti halnya Yogyakarta dan Bali yang menolpersenkan pajak untuk kegiatan yang bersifat lokal.

“Dasarnya jelas, Perda Yogyakarta nomor 5 tahun 2018 itu tidak ada pajak sama sekali untuk kesenian lokal. Mereka yang sudah jauh lebih maju iklim keseniannya bisa menerapkan itu. Kenapa Banjarmasin yang boleh dibilang masih merangkak tidak bisa. Katanya mau membina kami,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Budi Wijaya setelah mendengar aspirasi dari mahasiswa berjanji akan mengusulkan kepada ​Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) agar perda nomor 10/2011 tersebut bisa dibahas, dan diupayakan agar direvisi.

“Walaupun sebenarnya ini sudah di penghujung tahun dan ada beberapa perda yang sudah dimasukan di Bapemperda. Semoga perda ini sempat masuk di 2019 untuk direvisi,” imbuhnya.

Selain itu, terkait tuntutan pembangunan gedung kesenian yang disampaikan mahasiswa. Masalah tersebut sebenarnya sudah lama diupayakan pemkot. Akan tetapi lagi-lagi pemkot terkendala lahan untuk pembangunan.

“Kalau lahan di pinggiran kota banyak. Akan tetapi bila dibangun di sana rasanya kurang representatif. Bagaimana solusinya nanti akan kami bicarakan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,” katanya.

Di lain pihak, Kepala Bakeuda Banjarmasin Subhan Nor Yaumil yang kebetulan hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik dengan apa yang disampaikan dari STB Uniska. Dia berdalih, jika sebenarnya UU 28/2009 yang menjadi rujukan perda nomor 10/2011 sedang menjalani tahap pembahasan untuk direvisi.

Menurut Subhan, ibarat kata gayung bersambut. Apa yang dikehendaki mahasiswa sebenarnya sudah mulai diproses. “Kemarin saat pertemuan di Yogyakarta ada usulan agar undang-undang ini bisa direvisi. Salah satunya terkait pungutan pajak untuk kesenian ini,” ujarnya.

Saat ditanya, seandainya UU 28/2009 itu batal direvisi pemerintah pusat, apakah pemkot tetap akan merevisi perdanya? Jelas, jawab Subhan. Dia berkomitmen akan merealisasikan apa yang menjadi keinginan para pegiat seni di Banjarmasin.

Protes terkait pajak hiburan yang diberlakukan kepada kesenian lokal ini mulai menyeruak ke permukaan setelah Bakeuda mulai mendatangi beberapa komunitas kesenian, khususnya kampus untuk pembayaran pajak hiburan.

Sontak, para pegiat seni di Banjarmasin memberikan reaksi kontroversial. Mereka berkomentar nyinyir soal kebijakan pemkot tersebut. Wajar saja, hingga saat ini para pegiat seni merasa jika kontribusi dari pemkot untuk dunia kesenian masih sangat minim.

M Syahbani

Baca Juga :   Perizinan Melalui OSS Permudah Pelaku Usaha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here