Sen. Jul 6th, 2020

Perda Pusat Kebugaran, Pentingkah?

2 min read

MUNCULNYA keinginan untuk membuat aturan berbentuk peraturan daerah (perda) mengenai pusat kebugaran seperti tempat fitnes dan sejenisnya di Banjarmasin agaknya perlu dilihat kembali, apakah memang prioritas dan diperlukan. Apalagi membuat sebuah perda memerlukan uang rakyat tak sedikit.

Ketimbang sekadar mengatur jam operasional atau berupaya menarik pendapatan daerah, ada baiknya pemangku kebijakan, legislatif dan eksekutif berpikir bagaimana menyediakan fasilitas pusat kebugaran untuk masyarakat Banjarmasin.

Jika menengok ke Kota Banjarbaru misalnya, pemerintah kota di sana berinisiatif membuat Taman Sehat di kawasan Lapangan Murjani. Beberapa alat fitnes outdoor ditempatkan untuk bisa digunakan masyarakat secara gratis.

Hal ini karena harus disadari, kesehatan masyarakat juga mempengaruhi percepatan pembangunan dan kualitas pemerintahan itu sendiri. Nah sekarang dengan adanya Raperda Pusat Kebugaran, apa dampaknya untuk kebugaran dan kesehatan masyarakat?

Kalau melihat penjelasan dari DPRD Kota Banjarmasin, salah satu tujuan dibuat peraturan ini adalah memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik usaha yang memberikan pelayanan jasa senam dan latihan fitnes. 

Jika melihat alasan ini, memang cukup rasional di tengah menjamurnya pusat kebugaran di Kota Seribu Sungai. Namun jangan sampai setelah raperda ini disahkan menjadi perda malah membuat banyak pusat kebugaran tutup.

Dalam suatu kesempatan–seperti pernah diberitakan Kabar Kalimantan–Ketua pansus raperda ini, mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk membuat raperda tersebut.

Kota Banjarmasin sendiri telah mendapat apresiasi dari Kemenpora, karena raperda ini merupakan yang pertama kalinya ada di Indonesia. Kemenpora berharap peraturan itu segera direalisasikan.

Adapun pembuatan raperda itu juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Nah ini juga harus diperjelas, PAD seperti apa yang akan didapat dari pusat kebugaran? Apakah berbentuk pajak atau retribusi dan bentuk lainnya. Ini harus diperjelas lagi. 

Tapi jika melihat tugas pemerintah daerah mengayomi masyarakat, seharusnya juga dipikirkan bagaimana menyediakan fasilitas kebugaran gratis untuk masyarakat. Seperti dilakukan Pemkot Bandung di Jawa Barat dan Pemkot Banjarbaru.

Turut menjaga kesehatan dan kebugaran masyarakat juga merupakan bagian dari amanah yang diemban pemangku kebijakan. Mengingat, mereka dipilih oleh rakyat dan digaji dengan uang rakyat. Sehingga sudah seharusnya mengayomi masyarakat.

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.