Kam. Mar 4th, 2021

Perda THM Dilanggar, Dewan Bakal Panggil Disparsenibud

2 min read

BANJARMASIN, KK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin berencana memanggil Dinas Pariwisata Seni Budaya (Disparsenibud) Kota Banjarmasin untuk meminta kejelasan terkait pelanggaran jam tayang (waktu operasional) Tempat Hiburan Malam (THM) saat pergantian tahun baru kemarin.

Pasalnya, pada saat itu muncul surat edaran yang mencantumkan bahwa jam tayang boleh diperpanjang hingga pukul 01.59 Wita.

“Kita akan segera memanggil pihak Dinas Pariwisata, terkait terbitnya surat edaran dispensasi pada malam tahun baru itu,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Iwan Rusmali kepada wartawan, Selasa (3/1/2017).

Ditambahkannya, Dinas Pariwisata nantinya akan berhadapan dengan Komisi I selaku pemanggil dan yang nantinya akan meminta penjelasan, karena mereka merupakan mitra kerja terkait, serta yang melakukan sidak pada malam pergantian tahun itu.

“Kami perlu menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan baru, yang rencananya segera kami bentuk,” imbuhnya.

Iwan meyakini, kejadian pelanggaran jam tayang THM di malam pergantian tahun, bukan tanpa sebab yang jelas, sehingga merasa perlu dilakukan langkah meminta penjelasan. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 19 tahun 2016, tentang tempat hiburan yang dengan tegas menyebut waktu jam tayang THM pada malam Minggu hanya sampai pukul 01.00 Wita.

“Dinas terkait pasti sudah tahu tentang Perda itu, mengapa membuat surat edaran yang salah,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Disparsenibud Kota Banjarmasin, M Ikhsan Alhak, mengaku pihaknya masih belum mengetahui penyebab jelas mengapa terbit surat edaran yang melanggar Perda tersebut.

Sebab, dirinya baru saja menjabat sebagai kepala dinas, sehingga masih perlu melakukan langkah penjajakan dan investigasi pada semua jajarannya. Kendati demikian, menurutnya pada malam pergantian tahun itu, sejumlah tim dari Disparsenibud memang ada melakukan pemantauan di sejumlah THM, supaya tidak terjadi pelanggaran jam tayang.

“Saya sendiri baru menjabat, jadi masih perlu mempelajari dan memahami peristiwa ini. Nanti saya minta penjelasan tim ini dulu, supaya tahu hasil pemantauan yang dilakukan,” ucapnya.

Ikhsan menegaskan, bila pihak DPRD setempat memang memerlukan penjelasan terkait pelanggaran itu, maka pihaknya tentu saja siap untuk datang dan bertemu dengan anggota dewan yang ada.

“Walaupun yang tanda tangan dalam surat edaran itu, pejabat lama sebelum saya,” tegasnya.

Sebelumnya, Perda nomor 19 tahun 2016, tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, yang memuat ketentuan jam tayang THM di Kota Banjarmasin, sepertinya bisa saja diberlakukan secara situasional.

Sebab, pada saat malam pergantian tahun 2016/2017 kemarin, hampir seluruh THM di Kota Banjarmasin, berhasil beroperasi atau buka hingga melampaui batas waktu yang berlaku. bur/ara      

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.