Menu

Mode Gelap

Berita · 20 Apr 2021 20:12 WIB ·

Peringatan Hari Kartini bagi Pengawas Pemilu Perempuan


 Peringatan Hari Kartini bagi Pengawas Pemilu Perempuan Perbesar

Oleh: Marsudi AR

(Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Tanah Laut)

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.  Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsinya dan dapat memberikan alasan atas tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara huk

um berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-ass Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP.

Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan.

Namun para perancang undang-undang Pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jurdil.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Baca Juga :   Akui Alasan Mundur, Tangan Iwan Setiawan Gemetar

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repblik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. kata yang perlu digaris bawahi adalah pengawasan adalah serangkatan kegiatan dalam melaksanakan “tugas, wewenang dan kewajiban”, kata tugas, wewenang dan kewajiban merupakan satu kesatuan kata yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau seorang insan pengawas pemilu hanya melaksanakan tugas saja, tanpa melaksanakan wewenag yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau sebaliknya hanya melaksamakan kewajiban saja tanpa melaksanakan tugas, dan wewenang, m hasilnya pasti tidak akan memuaskan publik.

Kalau seorang insan pengawas pemilu hanya melaksanakan tugas saja, tanpa melaksanakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau sebaliknya hanya melaksanakan kewajibannya saja tanpa melaksanakan tugas, dan wewenang, maka hasilnya pasti tidak akan maksimal dan tidak akan memuaskan publik.

Baca Juga :   Sekretaris DPD PDIP Kalsel Sebut Dukungan PPP dan Golkar Tak Sekadar Tutupi Kekurangan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mencermati isi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada buku kedua mengenai penyelenggara pemilu yang ada di bab I, II dan III mulai dari pasal 8 sampai dengan 166. Maka saya tidak menemukan 1 (satu) pasal pun yang menyebutkan yang mengharuskan keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu, baik di KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Artinya secara normatif kalau dilihat berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 keterwakilan perempuan di jajaran penyelenggara pemilu tidak ada dasar hukum yang secara jelas mengaturnya. Akan tetapi walaupun secara normatif tidak diatur keterwakilan perempuan menajdi penyelenggara pemilu sah-sah saja, asalkan mempunyai kualitas yang mumpuni mampu mengatur waktu antara urusan pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Kemudian hal yang terpenting adalah mendapat dukungan penuh dari suami atau keluarganya.Karena kalau tidak mendapat ijin dan/atau dukungan dari suami, maka pastikan akan mengalami hambatan dan kendala yang besar dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Mencermati keterwakilan perempuan di level Bawaslu Kabupaten/Kota pada periode 2018-2023 Se-Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 18 % (delapan belas persen). Sedangkan laki-laki berjumlah 82 % (delapan puluh dua persen) Hal tersebut dilihat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0642/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2018-2023.

Sekarang kita lihat fakanya mengenai peranan keterwakilan perempuan pengawas pemilu yang 18 % tersebut. Apakah ada prestasi yang spektakuler di publik dalam hal kerja-kerja pengawasan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 misalnya?atau jangan-jangan hanya berperan sebagai “pelengkap penderita” saja. Kalau hanya berperan sebagai “pelengkap penderita” saja ke depan harus kita laksanakan evaluasi secara universal dengan berbagai indikator yang telah kita sepakati.

Baca Juga :   Ketua Bawaslu RI: Ramadhan Jangan Dipakai Kampanye

Berdasarkan hal evaluasi tersebutlah nantinya akan mendorong lahirnya kartini-kartini baru di zaman masa kini yang berperan sebagai perempuan pengawas pemilu yang berkualitas dan berintegritas di banua ini. Kedepannya diharapkan kartini-kartini masa kini di zaman now tersebut tidak hanya berkarier di jajaran pengawas pemilu saja, akan tetapi juga pada semua bidang pekerjaan yang lainnya.

Peringkatan hari kartini tidak hanya di peringati secara seremonial setiap tanggal 21 april saja dengan berbagai lomba dan event-event yang bersifat hiburan semata atau dengan memakai kebaya bagi perempuan pada tanggal tersebut. Akan tetapi ada hal yang lebih penting dari itu sebenarnya yaitu menyiapkan sumber daya manusia generasi kartini-kartini yang akan mengisi pembangunan bangsa dan negara ini secara umum dan khusunya banua Kalimantan Selatan tercinta ini yang peranannya diharapkan melebihi peranan Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat yang sesungguhnya pada masa itu.

Pada masa pendemi covid 19 ini mungkin peringatan hari kartini tidak dilaksanakan dengan berbagai event dan lomba-lomba, akan tetapi dunia maya diwarnai dengan berbagai macam bentuk ucapan selamat hari kartini dari berbagai macam organisasi/instansi pemerintah maupun swasta, mungkin baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, bahkan ada yang dari perorangan juga.

Salah kah itu? tentu tidak. Bolah kah itu dilakukan tentu boleh-boleh saja. Akan tetapi menurut saya ada hal yang lebih penting dari itu sebenarnya yaitu harus ada langkah nyata untuk menyiapkan generasi penerus kartini yang sesugguhnya tersebut. Selamat Hari Kartini 21 April 2021. Semoga akan lahir Kartini-Kartini zaman now sebagai penerus gerenasi bangsa. (*)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Hadiri Rakornas Investasi 2021, Paman Birin Review Arahan Penting Presiden

24 November 2021 - 21:57 WIB

Sayed Jafar Buka Acara Temu Kerja Peningkatan Capaian Program Bangga Kencana

19 November 2021 - 19:18 WIB

Pemprov Kalsel Tes Urine ASN/Tenaga Kontrak

26 Oktober 2021 - 12:17 WIB

Jaga Kebugaran dan Rekatkan Kekompakan, Paman Birin Gowes Bersama Kepala SKPD

1 Oktober 2021 - 13:37 WIB

43 Guru Penggerak Angkatan 1 Tanah Laut Dikukuhkan

27 September 2021 - 12:05 WIB

Tanah Laut, Pelaihari - Sebanyak 43 orang Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Tanah Laut resmi dikukuhkan pada Sabtu (25/9). Acara yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah laut dan tim Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berpusat di Gedung Balairung Tuntung Pandang kawasan Jl. Pancasila, Pelaihari. Dalam sambutannya Bupati Tanah Laut Drs. H. Sukamta, menghendaki 43 orang guru penggerak ini mampu menjadi katalisator transformasi pendidikan Kab. Tanah Laut. "Semoga Guru Penggerak Tanah Laut mampu menularkan praktik baiknya kepada 5000 lebih tenaga pendidik yang ada di Kab. Tanah Laut, yang akan kita atur regulasinya". Sukamta mengingatkan, salah satu hal penting yang harus selalu kita tanamkan kepada para pelajar dan juga anak-anak muda adalah tentang karakter dan jati diri. Karakter dan jati diri inilah yang akan menjadi sumber ketahanan mental, dan sekaligus juga menjadi energi untuk melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. ”Apabila para pelajar dan anak-anak muda tidak memiliki karakter dan jati diri yang kuat, maka besar kemungkinan mereka akan terseret oleh arus budaya yang negatif," paparnya. Kemudian Dr. H. Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kab. Tanah Laut mengharapkan kegiatan pengembangan guru penggerak di Kab. Tanah Laut dapat terus berjalan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara". "Pengukuhan ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi langkah awal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kab. Tanah Laut yang berpusat pada murid" tutupnya. Dalam acara tersebut juga para Guru Penggerak yang telah menempuh pendidikan selama 9 bulan membacakan komitmennya untuk kemajuan pendidikan di Kab. Tanah Laut yang dipimpin oleh Koordinator Guru Penggerak Kab. Tanah Laut, Rifqan Hidayat dan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut. Rifqan Hidayat selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 1 Kab. Tanah Laut menyampaikan beberapa program kegiatan ke depan yang akan dijalankan untuk kemajuan pendidikan di Kab. Tanah Laut. "Tiga program utama komunitas guru penggerak nantinya akan menstimulasi dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut agar terus bergerak maju. Ketiga program itu adalah Gerak Tala Berbagi, Oceans GP, dan GP Upgrade." Menurutnya, guru yang profesional adalah guru yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan selalu berpusat pada siswa. Sebagai simbolisasi pengukuhan Guru Penggerak Angkatan 1 Kab. Tanah Laut, P4TK IPA menyerahkan plakat tanda kelulusan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi P4TK IPA, Dr. Hj. Lina Herlina, M.Ed menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemkab dan Disdik Tanah Laut yang sudah bersedia berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan Merdeka Belajar Episode 5 : Program Guru Penggerak. "Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini demi meningkatkan pendidikan di Indonesia melalui terobosan yang dicetuskan oleh Mas Menteri". Hj. Lina juga menyampaikan bahwa ada salah seorang perwakilan Guru Penggerak Kab. Tanah Laut yang akan berangkat ke Bandung untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Mutu Pendidik.

Jembatan Sei Alalak 1 Dibuka Khusus Angkutan Ringan

26 September 2021 - 20:43 WIB

Trending di Berita