Perkuat Sinergi dan Kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota

13

KabarKalimantan, Banjarbaru – Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan di Kalimantan Selatan, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota se-Kalsel semakin memperkuat kebersamaan dan sinergi.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan, pembangunan di era disentralisasi ini memerlukan kebersamaan, kesepahaman dan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memang memiliki kewenangan masing-masing.

“Namun hakekatnya kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu memakmurkan, mensejahterakan, dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” kata Paman Birin dalam sambutannya saat pembukaan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 di Gedung KH Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (10/10/2019).

Paman Birin menuturkan, pemerintahan provinsi, kabupaten/ kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang, ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat dan dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

“Dalam konteks itulah, penyelenggaraan rakor kepala daerah selalu kita laksanakan setiap tahun, agar peran, fungsi dan tugas pemerintahan daerah bisa terlaksana dengan baik, serta mampu menjawab setiap perubahan dan tantangan yang berkembang, baik dalam lingkup kewilayahan lokal, nasional, dan bahkan internasional,” ucapnya.

Ia menjelaskan, beberapa permasalahan yang membutuhkan koordinasi masing-masing kepala daerah, antara lain masalah tapal batas dan tata ruang, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta berbagai pelayanan lainnya untuk rakyat, di daerah masing-masing.

“Berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya, cukup banyak yang membutuhkan penyelesaian bersama antara gubernur, bupati, dan walikota,” tegasnya.

Disamping itu, ia juga mengatakan, dalam rapat koordinasi kepala daerah kali ini, akan lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seperti penangan stunting, penanganan kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, penurunan perkawinan anak, percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan rata-rata lama sekolah, koordinasi tim pokjanal posyandu dan dasawisma, serta materi-materi lainnya.

“Yang kita tuangkan dalam MoU antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota se kalimantan selatan,” tandasnya.

Selain itu, persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota, juga menjadi fokus dalam Rapat koordinasi tersebut.

Paman Birin ingin agar Pilkada di Kalimantan Selatan nanti berlangsung sukses, tertib, aman dan damai, seperti penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

“Kita ingin, Kalimantan Selatan akan kembali mendapat predikat sebagai provinsi yang paling aman dan damai dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020,” ucapnya.

Ia berharap, hasil rakor kepala daerah tahun ini, bisa memberikan kotribusi yang lebih besar dan lebih nyata, bagi pelaksanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk menjalankan roda pemerintahan, memberdayakan masyarakat, dan membuat daerah bisa lebih maju dan berkembang secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Sehingga menjadi daerah yang mandiri dan terdepan disegala aspek pembangunan.

“Semoga kinerja kita semakin lebih baik, semakin cepat dalam melayani rakyat, semakin mantap dalam koordinasi, dan selalu konsisten dan berkelanjutan dalam menggerakkan pembangunan,” pungkas Paman Birin.

Reporter: Syahri Ramadhan

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here