Ming. Feb 28th, 2021

Pernikahan Dini di Kalsel Masih Marak

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, menuturkan ada 20 persen pernikahan dini atau anak di bawah umur dari angka keseluruhan pernikahan se-Kalsel. Menurut dia, pernikahan dini tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan yang membatasi wanita menikah minimal berusia 16 tahun dan pria 19 tahun.

“Faktor ekonomi dan budaya di daerah setempat juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini,” kata Husnul Hatimah ketika ditemui di DPRD Kalsel, Kamis (26/10/2017).

Agar menekan angka pernikahan dini, Husnul menuturkan perlu meningkatkan perekonomian keluarga. Di luar itu, ia mengakui kasus pergaulan bebas turut menyumbang peningkatan pernikahan dini. Sebab, si wanita harus segera dinikahkan walau belum memenuhi usia yang ditentukan oleh pemerintah.

Alhasil, kondisi ini justru berdampak pada tingginya angka perceraian, yang selama 20 tahun terakhir didominasi oleh pasangan muda. Ia mencatat, budaya pernikahan dini sangat lumrah di daerah Hulu Sungai karena tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakatnya masih ada kesenjangan.

“Banyak anak usia muda yang sudah menikah. Seperti di Hulu Sungai Selatan,Tengah dan Utara, itu masih banyak angka pernikahan dini,” katanya. Lebih ironis, ia menemukan banyak pernikahan yang dilakukan ketika anak baru lulus SD, yang seharusnya masih menempuh pendidikan.

Yazidie Fauzy, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, mengatakan pernikahan dini sangat berdampak terhadap kesehatan reproduksi pasangan yang bersangkutan. “Terutama juga memicu terjadinya kanker serviks, karena tidak siapnya kondisi fisik dan psikis karena belum matangnya usia saat menikah,” ujar Yazidie

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap orangtua dapat lebih mengawasi pergaulan anak, terutama yang sudah memasuki usia remaja. Aalagi mayoritas kasus pernikahan dini seringkali disebabkan oleh Married by Accident (MBA) karena pergaulan bebas dan minimnya pengawasan dari orangtua dan guru di sekolah.

Sadar situasi itu,, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kalsel mengusulkan Rancangan Perturan Daerah tentang Perempuan dan Anak. Beleid ini rencanaya disahkan akhir tahun 2017.

M. RIZAL KHALQI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.