Perusahaan Batubara Pemegang IUP di Kalsel Masih Minim Lakukan Reklamasi 

1164

KabarKalimantan, Batulicin – Baru ada satu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang bisa menunjukkan hasil dari reklamasi dan revegetasi.

Padahal, reklamasi dan revegetasi adalah kewajiban perusahaan tambang batubara yang mengantongi izin secara resmi. Andai semua memenuhi kewajiban tersebut, potensi kerusakan alam sebagai dampak dari aktivitas pertambangan di Kalsel setidaknya bisa dikurangi.

Menurut Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Gunawan Harjito, di Kalsel sedikitnya ada 236 IUP yang dipegang perusahaan batubara. Banyaknya jumlah tersebut membuat harapan masih terasa sangat jauh. Sebab, hanya sedikit pemegang IUP yang melakukan kewajibannya.

Di antara sekian banyaknya perusahaan penambang batubara tersebut, baru PT Tunas Inti Abadi (TIA) yang bisa dengan bangga menunjukkan hasil reklamasi dan revegetasinya. Benar saja, bekas lahan tambang mereka ditumbuhi aneka pohon dan tumbuhan.

Baca Juga :   Dana Jamrek Baru Dibayar 20 Perusahaan

“Ini bagian dari keberhasilan. Apapun namanya perlu dicontoh,” kata Gunawan saat mengunjungi wilayah konsesi PT TIA di Sebamban, Kecamatan Sungai Loban, Tanah Bumbu pada Jum’at (14/6) siang.

PT TIA sendiri mulai beroperasi sejak 2009. Mereka bisa beroperasi hingga 2023. Dari 3085 ha lahan yang masuk dalam IUP mereka, sudah sekitar 1000 ha lebih berhasil direklamasi.

Mengembalikan lahan bekas tambang batubara untuk bisa seperti hutan lagi, PT TIA bahkan melibatkan masyarakat sekitar. Untuk menanam aneka tumbuhan seperti Ulin, Mahoni, Jengkol, dan lain-lain pun saat ini bisa mereka lakukan hanya dengan tanam manual.

Wakil Kepala Teknik Tambang PT TIA Budi Patria mengungkapkan, reklamasi dan revegetasi yang mereka lakukan sudah beberapa kali mendapat penilaian. Sehingga dana jaminan reklamasi yang mereka setor secara bertahap pun sudah bisa dicairkan.

Melakukan reklamasi menurutnya menuntut komitmen perusahaan. Dengan tujuan untuk taat pada aturan, perusahaan tak perlu berpikir untung rugi jika ingin memenuhi kewajiban.

Baca Juga :   Ingin Menambah Sekolah Baru, DPRD Banjarbaru Kunjungi DPRD Kalsel

“Asalkan ongkos operasional dan harga batubara masih bagus, tidak masalah. Ini komitmen perusahaan,” ucap Budi.

Apa yang dilakukan PT TIA harus dicontoh perusahaan lainnya. Itu yang diharapkan anggota komisi III DPRD Kalsel saat mengunjungi lahan konsesi PT TIA.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Syafrudin H Maming, masyarakat masih bisa optimis hutan yang dijadikan lahan tambang bisa dikembalikan seperti sedia kala. “Jika semua pemegang IUP seperti ini, Insya Allah 70 persen hutan di Kalsel bisa kembali seperti semula,” katanya.

Reporter : M Ali Nafiah Noor
Redaktur : Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab : M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here