Ming. Feb 28th, 2021

Pilkada 2018, Walhi Kalsel: Pilih Paslon Peduli Lingkungan

2 min read

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. dokumen Redkal.com/ Rizal Khalqi

KabarKalimantan, Banjarbaru – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan mengimbau pemilik agar mencoblos pasangan calon kepala daerah yang peduli lingkungan dan serius merespons bencana ekologis, dan konflik agraria.

Pada pilkada 2018, Provinsi Kalimantan Selatan menggelar empat pilkada bupati di Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Tabalong.

Menurut Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, momentum pesta demokrasi harus jadi tonggak penting bagi rakyat Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di empat Kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Menurut dia, calon pemimpin daerah yang terpilihlah nantinya memimpin roda pemerintahan di kabupaten.

“Maka Walhi mendorong agar pesta politik ini dan terutama para kandidat harus mampu menjawab persoalan-persolan di daerah khususnya dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup, bencana ekologis, konflik agraria dan keselamatan rakyat,” kata Kisworo Dwi Cahyono lewat keterangan tertulis kepada KabarKalimantan, Kamis (11/1/2018).

Sebab, Kisworo mengingatkan Kalimantan Selatan sedang mengalami darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Dari 3,7 juta hektare luas wilayah Kalimantan Selatan dengan penduduk lebih 4 juta jiwa, ada seluas 50 persen lahannya sudah di bebani ijin tambang dan ijin perkebunan kelapa sawit.

“Bahkan sampai hari ini konflik agraria masih banyak yang belum terselesaikan dan banjir masih melanda wilayah di Kalimantan Selatan dan wilayah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi,” kata Cak Kis—sapaan akrab Kisworo Dwi Cahyono.

Darurat ekologis adalah situasi kegentingan akibat hilangnya keseimbangan ekologis, di mana ekosistem setempat maupun global kehilangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Darurat ekologis yang massif memicu perubahan iklim global semakin memperparah kondisi rakyat yang secara struktural sudah termarjinalisasi, seperti kelompok petani dan nelayan kecil dan atau nelayan tradisional, masyarakat adat dan masyarakat lokal serta perempuan dan anak-anak.

Cak Kis menuturkan potret buram pembangunan bukan hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga mengeksploitasi kelas pekerja, membuat rakyat kehilangan ruang hidup, tanah dan air, serta kehilangan budaya karena degradasi ikatan tenurial atas tanah dan alamnya.

Selain itu, ada krisis sosial budaya karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan modal telah menghancurkan basis sosial dan kebudayaan rakyat di seluruh penjuru nusantara termasuk Kalimantan Selatan.

“Percepatan pengakuan wilayah kelola rakyat termasuk wilayah adat dan nelayan kecil adalah salah satu akar persoalan yang harus dipastikan kepada para kandidat/calon untuk bisa menyelesaiakan dan memenuhinya,” kata Cak Kis.

Atas dasar itu, Walhi Kalsel menyerukan rakyat harus menjadi pemilih berdaulat tanpa terpengaruh janji manis dan tekanan negatif serta lebih waspada terhadap “siapa” atau “kekuatan” apa di belakang para kandidat/calon.

Cak Kis meminta para kandidat harus mampu menjawab persoalan lingkungan, bencana ekologis dan konflik agraria serta mampu menjamin keselamatan rakyat, bukan sekedar janji manis dan indahnya visi misi.

“Meminta kepada penyelenggara (KPU) agar dalam pelaksanaan debat kandidat memasukan materi persoalan lingkungan, bencana ekologis dan konflik agraria serta keselamatan rakyat,” Cak Kis berkata, seraya menambahkan semua pihak berkomitmen menjaga pelaksanaan pesta demokrasi dalam susana yang kondusif.

Walhi Kalsel juga mengimbau kepada semua pendukung dan pengusung para kandidat/calon memberikan pendidikan politik dan tontonan politik yang santun, benar, dan bermartabat agar dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pesta demokrasi di kemudian hari.

DP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.