Menu

Mode Gelap

Opini · 23 Feb 2017 05:30 WIB ·

Pro Kontra Persyaratan Administrasi Beasiswa Pendidikan


 Pro Kontra Persyaratan Administrasi Beasiswa Pendidikan Perbesar

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengeluarkan rilis pers mengenai Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) pada 6 Februari 2017. LBH Masyarakat menyampaikan kecaman pemberlakuan syarat bebas HIV/AIDS bagi pendaftar beasiswa Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh LPDP Republik Indonesia.

Menurut LBH Masyarakat persyaratan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak atas pendidikan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Pihak LPDP sendiri mengakui adanya persyaratan untuk melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa Pendaftar Beasiswa LPDP bebas dari HIV/AIDS, TBC, dan Narkoba.

Direktur Beasiswa LPDP Abdul Kahar mengklarifikasi hal tersebut. Menurutnya usulan ketentuan aturan ini datang dari beberapa Gubernur di kawasan Indonesia Timur yang selanjutnya disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Staf Ahli Wakil Presiden sehingga diberlakukan sebagai salah satu aturan oleh LPDP (CNN Indonesia, 07/02).

Menyikapi adanya rilis pers yang dikeluarkan oleh LBH Masyarakat, pihak LPDP memastikan akan mengusulkan penghapusan poin persyaratan yang dimaksud dari daftar syarat pendaftaran LPDP khusus untuk program beasiswa wilayah Indonesia Timur (CNN Indonesia, 07/02).
Demand terhadap beasiswa-beasiswa bergengsi seperti Fullbright, Erasmus, Chevening, Monbukagakusho, LPDP, dan beragam beasiwa lain terlampau jauh lebih besar daripada kuota penerima beasiswa yang diberikan.

Hal ini mengakibatkan saringan tes pendaftar beasiswa semakin ketat dengan sederet kualifikasi yang diberikan. Persyaratan administrasi dan substantif merupakan hal mutlak yang ditemui para pendaftar beasiswa sebagai komitmen pemberi beasiswa untuk menemukan kandidat penerima beasiswa terbaik.

Baca Juga :   Siapkah Kalsel Laksanakan UNBK?

Kontroversi Persyaratan Kesehatan Bebas HIV/AIDS
Pro dan kontra muncul terkait adanya persyaratan bebas HIV/AIDS bagi pelamar beasiswa, terlebih jika persyaratan tersebut hanya ditujukan kepada satu atau beberapa pihak tertentu.

Stigma negatif kemudian muncul terhadap pihak yang dituju, sehingga tentunya ada pihak yang merasa didiskreditkan terkait stigma negatif yang diberikan terlepas apakah stigma tersebut merupakan fakta atau hanya dugaan semata.

Kebijakan lembaga pemberi beasiswa untuk menetapkan suatu persyaratan tidak dapat dengan mudah untuk disalahkan. Kebijakan yang disusun telah melewati serangkaian proses yang panjang dengan mempertimbangkan banyak hal agar kebijakan yang disusun disepakati dan dipatuhi secara universial.

Pada umumnya persyaratan pendaftaran beasiswa sama dengan persyaratan masuk ke suatu Universitas, termasuk syarat pemerolehan visa bagi yang ingin belajar ke luar negeri, sehingga alasan utama banyaknya syarat yang diwajibkan pada saat pendaftaran beasiswa adalah mempersiapkan diri untuk proses pendaftaran di Universitas yang diinginkan agar tidak perlu lagi menyiapkannya di kemudian hari.

Namun, pada konteks persyaratan kesehatan, jika pelamar beasiswa merupakan penderita atau memiliki riwayat penyakit HIV/AIDS maka kesempatan untuk memeroleh hak yang sama dengan orang lain non-penderita HIV/AIDS akan sulit didapat. Hal ini bertentangan dengan United Nations Political Declaration on HIV and AIDS tahun 2011 nomor 77 yang secara tegas menyatakan perihal komitmennya untuk mengintensifkan upaya nasional untuk menciptakan rerangka hukum, sosial, dan kebijakan untuk menghapuskan stigma, diskriminasi, dan gangguan terkait HIV, serta meningkatkan akses untuk pencegahan, perawatan, perhatian dan dukungan, serta akses non-diskriminatif untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan layanan sosial.

Baca Juga :   Pulau Terbesar di Indonesia Harus Punya Menteri

Persyaratan kesehatan bebas HIV/AIDS juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C tentang hak asasi manusia, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan  berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Menyikapi pro dan kontra yang telah dibahas sebelumnya, bagaimana kita dapat menilai benar dan salah pendapat mengenai persyaratan kesehatan bebas HIV/AIDS tersebut? Manuel G.Velazquez dalam literatur Business Ethics menyatakan bahwa jika suatu kelompok masyarakat bersikap tidak adil pada beberapa anggotanya, maka kita biasanya mengecam masyarakat sekalipun ketidakadilan itu memberikan keuntungan-keuntungan utilitarian yang lebih besar bagi semua orang.

Namun, hak moral sebagian individu tidak boleh dikorbankan hanya untuk menjamin distribusi keuntungan yang lebih baik bagi pihak lain.
Prinsip utilitarian memandang bahwa suatu tindakan dikatakan benar jika memberikan keuntungan paling besar atau biaya paling kecil. Pada konteks persyaratan kesehatan, apabila penerima beasiswa positif menderita HIV/AIDS, maka pihak pemberi beasiswa memiliki resiko yang besar untuk mengeluarkan biaya pengobatan ‘ekstra’ bagi mereka, sementara penerima beasiswa lainnya juga mendapat tunjangan kesehatan.

Baca Juga :   Membentuk Generasi Emas Kabupaten Tanahbumbu

Situasi ini sekilas merupakan situasi yang tidak menguntungkan jika dilihat dari sudut pandang pemberi beasiswa dan bagi penerima beasiswa lainnya yang merupakan non-penderita HIV/AIDS. Namun, prinsip ini dinilai melanggar hak moral karena memberi restriction kepada individu lain untuk  mendapat keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan pertimbangan moral, maka persyaratan kesehatan bebas HIV/AIDS yang terjadi pada kasus LPDP memang sebaiknya dihapuskan mengingat banyaknya pandangan masyarakat yang menilai persyaratan tersebut termasuk diskriminasi terhadap pihak tertentu, dan membatasi hak mereka untuk memeroleh kesempatan yang sama dengan pihak lain.

Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan menerapkan persyaratan administrasi yang seragam untuk seluruh jenis beasiswa yang diberikan, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan akses untuk semua pelamar beasiswa.

Penulis:
Wia Rizqi Amalia, Mahasiswi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Peringatan Hari Kartini bagi Pengawas Pemilu Perempuan

20 April 2021 - 20:12 WIB

Akibat Perbedaan Sebutan Kepala dengan Ketua Berpotensi Memunculkan Konflik

9 April 2021 - 15:37 WIB

Tiada Pertunjukan Bagus bagi Sutradara Arogan

9 Oktober 2019 - 12:48 WIB

Drama Satir Aktor-Aktor Realis

3 Agustus 2019 - 14:20 WIB

Pulau Terbesar di Indonesia Harus Punya Menteri

10 Juli 2019 - 21:57 WIB

Riset Tanggung Pentas Datu Abulung

4 November 2018 - 19:39 WIB

Trending di Opini