PT SILO: Akan Ada PHK Massal

1640
Yohan Gesong, Site Manajer PT SILO Group. Redkal.com

KabarKalimantan, Kotabaru – Keputusan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mencabut tiga IUP Produksi PT SILO Group membuat masyarakat yang tinggal di kawasan Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, semakin dirundung cemas. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor resmi mencabut izin usaha pertambangan PT Sebuku Iron Lateric Ores (SILO) pada Jumat 26 Januari 2018.

Menanggapi hal tersebut pihak manajen PT SILO Group, Yohan Gesong (Site Manajemen) mengatakan dirinya belum mengetahui adanya pencabutan IUP. Walaupun sebenarnya ia telah mendengar info tersebut, tapi surat pencabutan IUP perusahaan belum diserahkan ke pihak manajemen perusahaan.

Kalaupun pencabutan itu benar terjadi , Yohan mengingatkan ada dampak kerugian yang muncul di tengah masyarakat dan internal perusahaan. Pencabutan izin akan memangkas karyawan PT SILO yang memicu pengangguran di Kabupaten Kotabaru.

“Contohnya saja tidak beroperasinya lagi Silo group di Pulau Sebuku, kabupaten Kotabaru yang mengakibatkan kurang lebih 500 tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Pulau Sebuku sudah tidak bekerja lagi dan akan kemungkinan bertambah lagi,” ujar Yohan Gesong, Sabtu (27/1).

Baca Juga :   PT SILO Group Peduli Masyarakat Kotabaru

Salah satu tokoh masyarakat Desa Mekarpura Sugianor mengatakan dirinya mendengar juga adanya pencabutan IUP Produksi PT SILO GROUP. Ia mengaku ada keresahan masyarakat karena warga Desa Mekarpura ada sekitar 50 orang yang bekerja di sana.

“Itupun perusahaan Silo masih belum beroperasi, selain itu juga masyarakat Desa Mekarpura saat ini sangat terbantu sekali perekonomiannya dengan adanya PT SILO GRUP. Seharusnya Pemerintah Provinsi bersikap adil, karena kalau PT SILO GRUP ijinnya dicabut jelas nanti akan lebih banyak lagi pengangguran di Kabupaten Kotabaru khususnya di Desa kami,” jelas Sugianor.

Tokoh masyarakat Desa Salino, Benuasa, menanggapi pencabutan ijin IUP PT SILO GRUP sangat keliru karena warga desa sangat membutuhkan keberadaan SILO. Menurut dia SILO bisa menyerap tenaga kerja lokal asal Desa Salino maupun Kotabaru.

“Juga dapat mengangkat harga tanah masyarakat, Intinya keberadaan PT SILO sangat dibutuhkan masyarakat kami,” ujar Benuasa.

Baca Juga :   PT SILO Group Peduli Masyarakat Kotabaru

Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan Nafarin, mengatakan pihaknya mencabut IUP di tiga lokasi, yakni PT Sebuku Batubai Coal di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah; PT Sebuku Sejaka Coal di Pulau Laut Timur; dan PT Sebuku Tanjung Coal di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara. Pencabutan izin ini berlaku efektif sejak 26 Januari 2018.

Nafarin mengklaim keputusan Gubernur Kalsel tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi dan sosial ekonomi masyarakat di Kotabaru. Sebab, kata dia, ketiga anak perusahaan PT SILO itu belum beroperasi.

Mengutip aspirasi langsung dari warga Kecamatan Pulau Laut Tengah, pernyataan Nafarin jelas sembrono karena tanpa solusi setelah muncul pengangguran terbuka. Sebab, warga merasakan betul dampak positif PT SILO yang turut membantu pembangunan infrastruktur, seperti pelebaran jalan dan pembangunan Siring Laut.

Baca Juga :   PT SILO Group Peduli Masyarakat Kotabaru

“Kita ketahui semua Silo yang membantu, seperti di desa kami saja masyarakat yang kurang mampu saja saat ini merasa terbantukan dengan adanya Silo karena mereka yang perekonomiannya miskin sudah dua kali ini mendapatkan bantuan sembako berupa beras satu karung isi 25 kilogram, gula pasir, minyak goreng, dan lainnya,” ujar Benuasa, seraya berharap Gubernur Kalsel membatalkan mencabut ijin pertambangan perusahaan SILO.

ARDIANSYAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here