Kam. Apr 2nd, 2020

Realisasi Raperda Zona Bebas Tambang Terhambat Permen ESDM

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Rancangan peraturan daerah (Raprda) zona bebas tambang di Kalsel nampaknya akan kembali terhambat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Zona Larangan Tambang Riswandi yang berkonsultasi dengan Biro Hukum Menteri ESDM di Jakarta mengatakan, hal itu dikarenakan masih menunggu dua dari tiga Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Setelah mengonsultasikan soal zona tambang tersebut, kami harus menunggu peraturan menteri. Jadi, tidak bisa buru-buru,” kata Riswandi saat ditemui di Sekertariat DPRD Kalsel, Rabu (21/3/2018).

Riswandi menjelaskan, ada dua paket peraturan mentri yang mesti ditunggu lagi berkaitan soal pengawasan dan pengelolaan pertambangan. “Baru satu Permen ESDM yang keluar. Masih ada dua lagi yang belum dikeluarkan,” terangnya.

Ia mengatakan, kementerian yang diwakili Bagian Hukum dan Perundangan-undangan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM sangat menyambut baik rencana tersebut. Meski demikian, mereka tetap tak berani memberikan kepastian dan tetap menunggu terbitnya aturan dari Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Baca Juga :   Legislator DPRD Kalsel Ngecat Jalan Bareng Warga

Terlebih sebagai Raperda yang nantinya akan mengatur pengelolaan tambang di daerah tentunya harus sesuai dengan payung hukum di tingkat pusat, baik dari kementerian maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Riswandi juga mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan rencana pembentukan Raperda yang dinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel dalam agenda pra-konsultasi penyusunan kerangka Raperda.

“Provinsi Kalsel menjadi salah satu daerah yang paling awal mengajukan rencana pembentukan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Kementerian ESDM RI selain Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya berencana memilih untuk melakukan studi konsultasi ke Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, Sumsel memiliki karakteristik yang serupa baik dari segi lingkungan maupun aktivitas pertambangannya.

Keinginan masyarakat Kotabaru yang disampaikan pihak legislatif setempat terkait adanya Perda tentang zona larangan tambang di Kalimantan Selatan terancam gagal terealisasi dalam waktu dekat.

Baca Juga :   KAMMI Suarakan Penolakan Kenaikan BBM

Pasalnya, aturan tersebut harus sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kementerian ESDM, lanjut Riswandi, zona larangan tambang baru dapat diterapkan untuk masa yang akan datang dan tidak berlaku bagi aktivitas pertambangan yang sudah berjalan. Sehingga apabila pemerintah tetap ingin menerapkan aturan tersebut, maka harus ada perubahan terhadap RTRW provinsi setempat.

M RIZAL KHALQI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.