Revisi Perda Administrasi Kependudukan Difinalisasi

1665

KabarKalimantan, Banjarmasin – Ketua Pansus perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Mushaffa Zakir mengatakan, revisi payung hukum ini telah selesai dilakukan.

Beberapa poin penting yang termuat di Perda ini kata Musyaffa, diantaranya penghapusan denda atau sanksi administrasi bagi warga Banjarmasin. “Itu salah satu poin hasil revisi perda tersebut,” ucap Musyaffa kepada wartawan di DPRD Banjarmasin, Selasa (23/7/2019).

Dengan adanya penghapusan sanksi itu, pihaknya berharap ini tidak dijadikan alasan bagi warga untuk tidak membuat data administrasi kependudukan, walaupun dendanya telah dihapus. “Kami juga mengimbau warga Banjarmasin untuk segera membuatkan Akta dan KIA untuk anak-anaknya,” katanya.

Terkait pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah, tambahnya, itu tetap dapat memiliki akta kelahiran, hanya saja yang tercantum di dalam akta kelahirannya adalah nama ibunya saja dan tidak mencantumkan nama ayahnya.

Baca Juga :   Anggaran Alkes RS Sultan Suriansyah Dihapus

“Jadi itu juga sudah diatur dan termuat di dalam Perda. Sayarat pembuatan akta anak itu bisa menggunakan nama ibu kandung,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here