RPJMD Banjarmasin Selesai Direvisi

271

KabarKalimantan, Banjarmasin – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banjarmasin Tahun 2016-2021 telah selesai direvisi. Setelah diparipurnakan, itu akan kembali dikonsultasikan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi.

Ketua Pansus Raperda RPJMD Matnor Ali mengatakan, memang sudah saatnya peraturan daerah tersebut direvisi. Sebab, beberapa program dinilai sudah tergolong lama, sehingga perlu penambahan dan penyesuaian.

“Program-program yang termuat di dalamnya memang perlu disesuaikan. Dan ada beberapa pasal yang sudah direvisi dan telah difinalisasi,” ucap Matnor Ali kepada wartawan, Kamis (8/11).

Nah, yang berbeda dengan perda lainnya, kata Matnor Ali, RPJMD ini setelah di paripurnakan, akan dievaluasi lagi oleh pemerintah provinsi, baru dapat berlaku. “Kalau perda lain seperti narkoba, konsultisi ke provinsi, kemudian diparipurnakan dan berlaku. Inilah yang berbeda dengan RPJMD,” paparnya.

Yang lebih mendasar dilakukannya perubahan pada RPJMD ini, ungkapnya, karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak terakomodir pada SKPD.

Baca Juga :   Pemberian Vaksin MR di Banjarmasin Belum Capai Target

“Jadi, kalau pemerintah ingin melakukan penyertaan modal dan itu tidak termuat dalam RPJMD, maka itu tidak bisa dilakuakan, walaupun ada perdanya,” ucapnya.

Selain itu, ujar politikus Partai Golkar ini, adanya beberapa program Pemkot Banjarmasin yang masih belum memiliki kejalasan. Menjadi tanggungjawab SKPD mana pelaksanaan program-program itu, kini telah diatur.

“Misalnya soal program pembangunan RS Sultan Suriansyah. Apakah menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Kesehatan. Setelah direvisi, semua sudah jelas, menjadi tanggungjawab siapa?” jelasnya.

Dia pun berharap, dengan berlakunya Perda RPJMD ini nantinya, semua program yang telah dicanangkan, benar-benar dapat terakomodir dengan baik. Sehingga dapat selaras dengan pembangunan Kota Banjarmasin. “Tujuannya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat,” katnya.

Senada, Kasubag Perundang-undangan Setdako Banjarmasin, Jefry Fransyah mengatakan, memang aturan itu dibuat, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman pembuatan RPJMD.

Baca Juga :   Dewan Apresiasi Rencana Pemko Transparasi Data Aset

Namun, menurutnya, perda ini harus lebih dulu disahkan dan diparipurnakan  sebelum finalisasi APBD 2019. “Jangan sampai APBD dulu baru RPJMD. Dan program yang tertuang dalam RPJMD itu, juga sudah masuk dalam program anggaran tersebut,” katanya.

Smara Aqdimul Azmi

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here