RT/RW Kotabaru Perlu Peninjauan Kembali

726

KabarKalimantan, Kotabaru – RT/RW Kabupaten Kotabaru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 – 2032 perlu dilakukan peninjauan kembali (PK).

Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Pemerintahan H Akhmad Rivai menuturkan, hal itu sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Di situ ditegaskan bahwa peninjauan kembali RT/RW dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun dan dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan,” ujar M Rivai belum lama tadi.

Ia menjelaskan, penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang, dimana tujuan yang telah disusun dalam jangka waktu 20 tahun ke depan dalam RT/RW Kabupaten Kotabaru misalnya seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Baca Juga :   UKS SD Sungai Taib Kotabaru Lolos ke Lomba UKS Provinsi

“Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang, di antaranya pengaruh ekonomi baik regional maupun global, adanya perubahan cara pandang dan ukuran, terdapat perubahan kebijakan baik lokal maupun pusat, terdapat proses pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, faktor hambatan lain seperti adanya bencana, serta perubahan kondisi lingkungan strategis seperti perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal-hal tersebut mendasari perlunya dilakukan revisi terhadap RT/RW,” jelasnya.

Namun, tambahnya, sebelum dilakukan revisi RT/RW sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penatan Ruang, maka mekanismenya harus dilakukan kegiatan Peninjauan Kembali RT/RW yang akan menghasilkan Rekomendasi berupa RT/RW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau RT/RW yang ada perlu direvisi, sehingga Revisi RT/RW hanya dapat dilakukan setelah ada kegiatan Peninjauan Kembali.

Baca Juga :   Upaya Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Pedesaan

“Peninjauan Kembali RT/RW harus dilaksanakan melalui pengkajian, evaluasi dan penilaian. Untuk itu, dengan dilakukan Peninjauan Kembali terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru dimaksudkan agar melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan daerah yang memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan dalam RT/RW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Rivai.

Ardiansyah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here