Jum. Feb 28th, 2020

Rusmali Tersangka, Golkar Siapkan Pengganti Ketua DPRD Banjarmasin

2 min read

Bekas Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali. KPK menetapkan Iwan sebagai tersangka kasus suap Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih. dok Redkal.com

KabarKalimantan, Banjarmasin– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai tersangka. Keempat orang ini adalah Dirut PDAM Bandarmasih Muslih, Manajer keuangan PDAM Bandarmasih Transis, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang juga Ketua Pansus Raperda yang tengah dibahas Andi Efendi.

“Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terhadap anggota DPRD dalam persetujuan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin senilai 50,5 miliar kepada PDAM Banjarmasin,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9/2017) dikutip Tempo.co.

Pada Kamis malam, 14 September 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. OTT ini dilakukan karena diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah di daerah tersebut.

Baca Juga :   Mathari: Pembangunan Trotoar Harus Merata di Seluruh Banjarmasin

Alex mengatakan jika komitmen fee untuk suap dalam kasus ini senilai Rp 150 juta. “Total uang yang diamankan adalah Rp 48 juta, bagian dari Rp 150 juta tersebut.” Uang 150 juta ini diduga telah dibagi kepada sejumlah anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka, untuk memuluskan Raperda penyertaan modal ke PDAM.

Sebelum diringkus malam hari, DPRD Banjarmasin dan Pemkot Banjarmasin mengesahkan Peraturan Daerah Penyertaan Modal ke PDAM Bandarmasih. Lewat perda itu, Pemkot Banjarmasin bakal menyertakan modal sebanyak Rp 1 trilliun secara bertahap untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Bandarmasih.

Ketua Harian Partai Golkar Kalsel, Supian HK mengatakan Iwan Rusmali segera dinonaktifkan sebagai pengurus Golkar Banjarmasin sekaligus mencopot posisi dari Ketua DPRD Banjarmasin. “Di-PAW secepatnya. Langsung pemecatakan kalau sudah ditetapkan tersangka. Tahap awal harus mengundurkan diri,” kata Supiah.

Menurut dia, Partai Golkar masih mempertimbangkan pendampingan hukum asalkan tidak ada bukti kuat korupsi atau gratifikasi. Supian menghargai proses hukum di KPK. “Siapa penggantinya? (Ketua DPRD Banjarmasin), sesuai dengan urutan nomor,” ujar Supian HK.

Baca Juga :   Disambut Langsung Owner Kabar Kalimantan

Adapun Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin, dr Ananda, belum bisa dikonfirmasi. Setali tiga uang, Sekretaris Partai Golkar Banjarmasin, Matnor Ali pun belum bisa dimintai tanggapan soal Pergantian Antar Waktu terhadap Iwan Rusmali.

TEMPO │ SMARA AQDIMUL AZMI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.