Rab. Agu 12th, 2020

RUU Cipta Kerja, Prof Handry: Pekerja Indonesia Kalah Produktif, Investasi Baru Perlu Didorong

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel menggelar kegiatan diskusi virtual bersama insan media, Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Prof Handry Imansyah dan Kadisnakertrans Kalsel Siswansyah, Rabu (15/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Prof Handry Imansyah menilai produktifitas pekerja dan buruh di Indonesia saat ini kalah bersaing jika dibanding negara tetangga.

Hal ini membuat pemerintah harus mendorong investasi baru, salah satunya melalui RUU Cipta Kerja. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas melambat dengan adanya Covid-19. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, ya ada dua cara yakni dengan mendorong investasi baru secara kapital atau meningkatkan produktivitas pekerja,” kata Handry.

Menurut Handry, pertumbuhan produktivitas Indonesia sangat lambat nyaris di sektor-sektor di mana negara-negara lain justru lebih unggul. Sejak 2010-2014, katanya, hanya beberapa sektor seperti garmen, karet, dan plastik yang produktivitasnya bisa bersaing.

Baca Juga :   Selama PSBB, Satpol PP Banjarmasin Diminta Tak Tarik Ulur Pasukan

“Dari data pertengahan dekade ini, pertumbuhan produktivitas kita hanya dapat skor 0,4. Ini tertinggal dibandingkan Filipina (0,7), Malaysia (1,0), dan Singapura (1,3). Bahkan tren lima tahun terakhir Vietnam dan Kamboja sudah lebih superior produktivitas buruhnya dibanding Indonesia,” kata Handry.

Ekonom asal Kalimantan ini juga menekankan, dalam persaingan global ekonomi saat ini para pekerja juga perlu melihat negara-negara tetangga dan saingan untuk menetapkan tuntutan.

“Kalau kita hanya melihat kondisi di dalam negeri saja, ini seperti katak dalam tempurung. Kenyataannya, investor pasti akan masuk di negara yang produktivitasnya tinggi. Di Indonesia saat ini keadaan produktivitasnya rendah, upah pekerjanya juga lebih tinggi,” bebernya.

Oleh karena itu, dirinya melihat pemerintah memang harus segera mendorong kebijakan dan insentif lain demi menarik investasi baru agar terhindar dari pertumbuhan ekonomi yang minus.

“Kesempatan kerja harus dibuka, tidak bisa dinafikan perlu ada investasi baru. Insentif-insentif dan kemudahan berusaha yang sudah bagus ini harus ditingkatkan lagi melalui RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

Baca Juga :   Kata KPK Setelah Geledah Dua Kantor di Banjarmasin

Saat ini, tambahnya, pilihan untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai sudah tepat. Pengesahan aturan lebih cepat juga diyakini bisa segera mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.

“Dari berbagai pilihan yang bisa dilakukan, peningkatan investasi jadi yang paling mungkin untuk dikejar saat ini, sehingga memang perlu ada regulasi yang mengatur kemudahan investasi ini,” katanya.

Sementara itu, Kadinakertrans Kalsel Siswansyah mengatakan, puluhan ribu pekerja di Bumi Lambung Mangkurat dirumahkan dan di-PHK selama masa pandemi covid-19.

“Dari data yang masuk ke dinas, hingga akhir Maret kemarin  terdapat 52 perusahaan yang telah merumahkan karyawannya dengan jumlah 2.829 orang,” ujarnya.

Di sektor UMKM ada 2.141 orang, industri kecil menengah berjumlah 1.191 orang dan sektor informal sebanyak 3.455 orang serta buruh lepas menempati jumlah paling banyak yakni 10.200 orang.

Siswansyah pun berharap aturan yang tengah digodok tersebut nantinya dapat membawa manfaat bagi masyarakat, khusunya para pekerja di Indonesia.

Baca Juga :   DPRD Banjarmasin Prihatin Sepinya Pusat Kuliner Baiman

“Kami yakin pemerintah pusat telah mengkaji aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk kebaikan dan kesejahteraan para pekerja. Kami pun akan berupaya mencarikan solusi bagi tenaga kerja yang terdampak Covid-19 di Kalsel,” katanya.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.