RUU Permusikan Dinilai Rentan Marjinalisasi

630

KabarKaliamntan, Banjarbaru –  Belum satu bulan berlalu, RUU Permusikan yang ramai diperbincangkan menuai banyak pro dan kontra.

Tak hanya dari kalangan musisi di ibu kota, tetapi juga beberapa musisi di daerah. Persoalan yang mengundang tagar #TolakRUUPermusikan ramai menjadi timeline di beberapa sosial media.

Seeorang komposer yang juga seniman musik Novyandi Saputra mengatakan, RUU permusikan layaknya dua sisi mata uang. Sisi pertama seperti regulasi yang baik untuk kemajuan musik, namun di sisi lain malah menjadi pembelenggu musisi.

“Seharusnya keberpihakan RUU untuk musik dan seniman musik itu sendiri. Bukan terkesan mengatur para seniman musik agar berada pada aturan pemerintah. Ada hal kecil yang mengganggu. Seharusnya dengan adanya UU jika memang nanti disahkan, para musisi tetap punya ruang ekspresi yang independen,” paparnya.

Novy mengatakan, pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang lainnya; seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE, mestinya diatur sedemikian rupa tanpa harus mematikan semakan berkreatif insans musiknya.

Yang lebih parah, lanjutnya, RUU berkesan bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Danilla Riyadi telah melakukan petisi #TolakRUUPermusikan yang telah ditandatangani lebih dari 28 ribu nama musisi di seluruh Indonesia. Dalam pernyataannya dirangkumkan beberapa bagian. Semisal pasal karet pada poin 5 yang memuat banyak kalimat multi interpretasi dan bias, seperti: menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.

“Pasal karet seperti ini sangat berbahaya dan menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang (penguasa, atau siapapun) untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai,” terangnya. RUU Permusikan dinilai sangat berusaha untuk menabrakkan logika dasar dan etika konstitusi NKRI sebagai negara demokrasi.

Aris salah sorang vokalis dari band Indie di Banjarbaru Rockapudink beranggapan, dalam pemaparan soal RUU yang telah dikajinya, ada pemarjinalan musisi independen yang justru berpihak pada industry besar. Semisal, adanya pasal yang mewajibkan sertifikasi para pekerja dunia musik tanah air, yang justru sertifikasi rentan terhadap marjinalisasi.

“Ini, kan gak, fair. Semestinya sertifikasi itu pilihan, bukan pemaksaan. Itu artinya beberapa musisi yang tidak tersertifikasi akan mengalami bermacam kendala saat akan memulai karier di kancah musik Tanah Air,” katanya.

Di samping lain, kredibilitas tim yang melakukan sertifikasi malah akan rentang rentan menghadapi beragam polemik.

Sekadar diketahui, sebagian musisi menekankan kekurangpahaman para penyusun naskah RUU Permusikan tentang keanekaragaman potensi dan tantangan yang ada di dunia musik terkait tidak sedikit pasal yang “mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur”. Hingga berita ini dituliskan, RUU Permusikan masih dalam tahapan pembahasan sebelum disahkan dengan mengundang beberapa musisi untuk berkonsultasi ke beberapa DPRD.

Dalam satu artikel salah seroang anggota Dewan memberikan pernyataan RUU yang sejak awal sengaja dilempar ke publik lebih dulu untuk menimbulkan reaksi dan memilah mana-mana saja aturan dalam RUU yang mesti dibenahi. Pihak DRPD yang diposisikan pada pengajuan justru datang dari Anang Hermansyah, sedangkan Glenn Fredly dianggap sebagai musisi utama sebagai konsultan RUU tersebut. Beberapa musisi lainnya di Jakarta juga dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut.

Ananda

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here