Kam. Okt 22nd, 2020

Sekda Tanbu Kembali Ingatkan ASN untuk Menjaga Netralitas di Pilkada 2020

2 min read

KabarKalimantan, Batulicin – Sebagai salah satu daerah yang turut menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pun meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab setempat untuk menjaga netralitas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H Rooswandi Salem mengungkapkan, kenetralitasan ASN ini sudah diatur dalam surat keputusan bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN dan Ketua Bawaslu yang terdapat pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Sementra ruang lingkupnya, lanjut Rooswandi, mengatur tentang upaya dan langkah pencegahan, penjatuhan sanksi, pembentukan satuan tugas pengawasan, dan tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada 2020.

“Netralitas ASN diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang damai dan sesuai dengan harapan,” katanya dalam kegiatan coffee morning di ruang DLR Kantor Bupati Tanbu, Senin (21/9/2020).

Sekda mengingatkan, tugas utama ASN sudah sangat jelas. Mereka bertugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

“Setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepentingan siapapun,” tegasnya.

Ia menegaskan, netralitas ASN diperlukan sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai pelayan publik. Karena menurutnya, ASN merupakan objek pengawasan, baik dari penyelenggara Pilkada maupun dari masyarakat langsung. Para ASN juga rentan dalam penggunaan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya dalam proses Pilkada.

Sekda mengingatkan, ada ancaman hukuman yang menunggu ASN apabila tidak menjaga netralitasnya dalam Pilkada. Dari sekedar hukuman sedang, berat hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Bahkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada pasal 494 disebutkan ada ancaman hukuman pidana berupa kurungan maupun denda bagi ASN yang menjadi pelaksana atau tim kampanye.

Ia pun berharap, seluruh kepala SKPD yang mengikuti coffee morning langsung mensosialisasikan hal tersebut kepada bawahannya. Hal ini agar semua ASN mengerti, sehingga tidak salah langkah.

“Tupoksi kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Netralitas harus dijaga, karena kepentingan masyarakat adalah yang utama,” pungkasnya.

Reporter: Slamet Riadi

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.