Sen. Jul 13th, 2020

Sengketa Tanah Tambak Belayung Seakan Tak Berujung

2 min read

KabarKalimantan, Banjarbaru – Sengketa tanah di Kota Banjarbaru menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Kemarin, Senin (16/7),hampir 50 orang yang mengaku warga Tambak Halayung RT 06 RW 02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, malah melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Banjarbaru lantaran persoalan tanah mereka tidak pernah direspon oleh pihak yang berwewenang dari tahun 2013 lalu.

Salah seorang penggerak masa, Husaini kepada sejumlah wartawan mengeluhkan proses pembuatan surat kepemillikan tanah selalu saja dipersulit pihak Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

“Padahal kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan kelurahan. Tapi tidak ada juga hasilnya. Terakhir kami melakukan pertemuan di lokasi tanah, tapi tidak ada perwakilan dari kelurahan yang datang. Tanah yang kami maksud mau dirampas oknum-oknum mafia tanah di Banjarbaru,” singgungnya.

Baca Juga :   Hindari Pungli, DPRD Banjarbaru Kawal Kebijakan Biaya Pendaftaran Sekolah Baru

Para pengunjuk rasa tersebut dihadapi langsung oleh Assiten II Walikota Muhammad Aswan didampingi Ketua DPRD Kota Banjarbaru H AR Iwansyah untuk melakukan diskusi. Disebutkan, pemerintah Kota Banjarbaru bisa menampung sementara dan melakukan pendalaman pada persoalan termaksud.

Secara garis besar warga meminta agar peran serta pemerintah daerah dalam konstelasi pelayanan publik memaksimalkan kinerja untuk melakukan pembuatan akta tanah kelurahan. “Dan kami atas nama warga tidak ingin lagi ada pihak yang mengklaim, maka dengan bukti kepemilikan yang jelas dan kuta kami minta para pengklaim kasusnya dilanjutkan ke ranah hukum,” ungkap Husaini.

Ketua DPRD H AR Iwansyah menanggapi. Persoalan tersebut tentu akan menyangkut banyak pihak maka dari itu perlu ada investigasi.

“Dalam hal ini kami yaitu legislatif dan eksekutif akan memanggil pihak kelurahan untuk membahas persoalan ini. Tentu warga tidak ingin juga kan berurusan dengan hukum. Ke depan kami akan pertemukan pihak kelurahan untuk sertifikasi tanahnya,” ungkapnya.

Baca Juga :   Hindari Pungli, DPRD Banjarbaru Kawal Kebijakan Biaya Pendaftaran Sekolah Baru

Ia ingin masalah tersebut tidak terburu-buru diselesaikan yang justru efek negatifnya akan menimbulkan permasalahan baru. “Maka semestinya diurai dirunut dulu satu persatu,” pungkasnya.[]

Ananda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.