SILO Macet, Ribuan Warga Sebuku Terancam Pengangguran

Dengar pendapat antara DPRD Kotabaru, warga Pulau Sebuku, dan Pemkab Kotabaru, Senin (8/1/2018). Redkal.com

KabarKalimantan, Kotabaru – Persatuan Serikat Pekerja Pulau Sebuku beserta delapan kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Sebuku dan tokoh masyarakat mengadukan nasib ke kantor DPRD Kotabaru, Senin (8/1/2018).

H Muhammad Amin selaku tokoh masyarakat Pulau Sebuku mengatakan ada sekitar 75 persen atau sekitar 1.000-an masyarakat Sebuku bekerja di perusahaan PT SILO di Pulau Sebuku. Namun, kata dia, tenaga kerja sebanyak itu terancam menjadi pengangguran setelah tidak PT SILO menghentikan aktivitas pabriknya.

Dari 75 persen tenaga kerja perusahaan SILO, sudah 300 karyawan yang diputus Kontrak kerjanya sehingga banyak pengangguran di wilayah Sebuku. Selain pengangguran, perekonomian warga kampung sudah sangat menurun.

Alhasil, banyak terjadi pemutusan kerja. Ia mendengar selentingan isu kalau perusahaan SILO tersebut belum mendapat izin dari Provinsi Kalsel, sehingga SILO tidak dapat melakukan aktivitasnya, jelas Amin.

Baca Juga :   Merasa Hakim Indahkan Fakta, Pemprov Kalsel Ajukan Banding

Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alfisah, menjanjikan akan memanggil manajemen SILO untuk menanyakan persoalan internal. Apabila benar ada perizinan yang belum beres, Alfisah mencoba mengkonfirmasi hal itu ke Pemprov Kalsel karena menyangkut masa depan perekonomian dan kesejahteraan warga Sebuku.

“Kalau melihat surat yang disampaikan pihak Silo ini permasalahannya tidak bisa beroperasi perusahaan Silo karena pengurusan ijin penyampaian pinjam pakai kawasan hutan tahap tiga yang belum ditanda tangani oleh provinsi,” jelas Alfisah.

Kepala Desa Sungai Bali kecamatan Pulau Sebuku, A. Said AR, mengatakan saat ini warga perekonomiannya bukan saja anjlok, tapi sangat jatuh sekali setelah tidak beroperasinya PT SILO. Apalagi yang diputuskan kontrak kerja kebanyakan warga Desa Sungai Bali.

“Saya dengar akan dilakukan pemutusan kontrak kerja sekitar 1.000 orang karyawan bila perusahaan SILO tidak beroperasi. Kalau benar informasi ini maka banyak sekali warga di Pulau Sebuku menjadi pengangguran,” ujar Said.

Baca Juga :   Merasa Hakim Indahkan Fakta, Pemprov Kalsel Ajukan Banding

Said berharap DPRD Kotabaru dapat melobi pihak provinsi agar menandatangani surat ijin pinjam pakai kawasan hutan sehingga SILO dapat beroperasi lagi dan tidak ada pengangguran besar besaran di kecamatan Pulau Sebuku.

Hering yang dilaksanakan pada hari Senin, pukul 13.00 wita dihadiri Ketua DPRD kotabaru Hj Alfisah, S, Sos, M. AP, Drs. Muhkni, Muhammad Arif, anggota DPRD Kotabaru, Kepala Kesbangpol Kotabaru Adi Sutomo, Ketua Serikat Pekerja Pulau Sebuku dan anggotanya, para kepala desa, dan tokoh masyarakat. Mereka mencari solusi atas terpuruknya perekonomian masyarakat di Kecamatan Pulau Sebuku.

ARDIANSYAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here