Sistem Pemasyarakatan di Kalsel Perlu Dibenahi

144

BANJARMASIN, KK – Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah konsep dan sarana dalam ujung tombak pemidanaan masih saja menuai kontroversi dan perdebatan, sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai instrument dari system peradilan pidana atau criminal justice system hendaknya  diimplementasikan dengan baik dan ideal. Hal inilah yang menjadi perhatian pengamat hukum pidana, Deddy Fahmanadie, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).

Menurutnya realitas kekinian hal tersebut tidak nampak sejalan dengan ruh  dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Kondisi saat ini, kata dia, problematika Lapas yang sangat dilematis dalam  memenuhi hasil dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri sering terjadi.
Ia mengambil contoh salah satu Lapas di Kalimantan Selatan yakni di Kota Banjarmasin terdapat cukup banyak problematika jika diamati secara seksama.

“Memang membicarakan kondisi Lapas hari ini bukan hanya Banjarmasin tapi juga Kalimantan Selatan serta Indonesia pada umumnya. Miris rasanya jika menyimak fakta bahwa Lapas di Banjarmasin ini adalah salah satu yang terpadat penghuninya bahkan nomor dua di Indonesia dengan over kapasitas hampir 600 persen,” urainya.

Deddy mengatakan, dengan kapasitas sekitar 366, namun dihuni sebanyak 2253 orang, merupakan “bumerang” bagi output keseimbangan hukum di Kalimantan Selatan. Sebab paradigma yang muncul adalah paradigma memidana atau paradigma penjara.

Memang kondisi ini, sambung lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut, sudah pasti ada suatu sebab yang menyebabkannya, yaitu statistik tindak pidana yang meningkat. Ditambah lagi Lapas mendapat stigma negatif yang tajam di masyarakat bahwa Lapas sebagai tempat “belajar” bagi narapidana untuk memperdalam lagi ilmu kejahatannya. “Padahal tujuan pemidanaan bukanlah demikian, secara khusus detterence effectnya hanya sekedar konsep yang blunder ketika sang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana,” cetusnya.

Dijelaskan Daddy, lemahnya pengawasan dan sistem pembinaan narapidana yang benuansa koruptif cukup menjadi penghalang yang tajam terhadap tujuan pemasyarakatan itu sendiri jika semestinya orang setelah kembali ke masayrakat menjadi berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang melawan aturan hukum. Sehingga tertib masyarakat sebagaimana tujuan hukum pidana itu terealisasi dengan baik.

Oleh karena itu ia berpendapat perlu ada perubahan paradigma. Mendidik narapidana kembali menjadi individu yang taat hukum itulah, katanya, hakikat pemasyarakatan. Tetapi persoalannya adalah sanksi pidana cukup menjadi hal yang berkembang cukup ampuh di negara ini dibanding mekanisme sanksi lain. “Ini terlihat cukup nyata dengan kondisi pemsyarakatan saat ini. Sehingga seiring perkembangan zaman cukup berdampak pada sektor penegakan hukum,” urai Deddy.

Paradigma memidana sejatinya obat atau sarana terakhir dengan sanksi pidananya. Saat ini lebih banyak pidana penjara sehingga memang over kapasitas sudah menjadi suatu permasalahan klasik di masyarakat dan para narapidana itu sendiri. Negara, menurutnya sudah seharusnya mengubah paradigma.

Pidana kerja sosial harus disadari, seperti negara Eropa dimana pidana kerja sosial akan mengimbangi pidana penjara yang juga hasilnya tidak cukup maksimal terhadap tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan itu sendiri. Meskipun selain pidana kerja sosial juga ada pidana bersyarat yang juga implementasinya bias lebih dijadikan alternatif dalam menjatuhkan hukuman.

“Setidaknya dengan pergeseran paradigma maka cara berpikir masyarakat juga harus jernih untuk melihat bahwa untuk apa sebenarnya diadakan pemidanaan dan tujuan pidana itu sendiri,” imbuhnya.

Peranan Lapas dan permasalahannya ini haruslah di kemukakan secara serius seiring dengan kondisi pemsyarakatan hari ini khususnya di Kalimantan Selatan.  Hal ini, ujar dia, menegaskan kembali bahwa ruh kepastian hukum itu didasari dengan bagaimana bekerjanya hukum itu dengan baik terutama sistem peradilan pidana dengan komponennya yaitu Lapas sebagai salah satu konsep memperbaiki pelaku.

Akhirnya, ujar dia, menegaskan kembali bahwa ruh kepastian hukum itu didasari dengan bagaimana bekerjanya hukum itu dengan baik terutama sistem peradilan pidana dengan komponennya yaitu Lapas sebagai salah satu konsep memperbaiki pelaku tindak pidana.

Elemen-elemen lapas ditekankannya harus professional didukung sumberdaya yang berintegritas tinggi serta jauh dari sistem koruptif yang mebuat masyarakat tidak percaya lagi dengan aparat negara. Ditambah lagi finasial anggaran yang cukup sangat diperlukan untuk menata suatu Lapas yang kondusif dan baik. sebab hak-hak narapidana dijamin dan diakomodir di dalam pemasyarakatan itu sendiri. sam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here