Soal Daerah Gaji P3K, Walikota Banjarmasin Ingin Mandatnya Diperjelas

971

KabarKalimantan, Banjarmasin – Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina menghendaki aturan main pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang dibebankan ke daerah diperjelas.

Pasalnya hingga saat ini, regulasi soal pembayaran gaji P3K tersebut masih belum ada kejelasan. “Skema penggajian harus jelas. Lalu harus jelas juga mandatnya,” ujarnya, Jumat (8/2/2019).

Sebenarnya lanjut Ibnu, masih banyak daerah keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat yang membebankan gaji P3K ke daerah. Mengingat, dengan anggaran belanja yang ada saja, rata-rata daerah sudah ngos-ngosan.

“Kecuali ada solusi dari pusat. Oke rekomendasi dari sana (pusat, red) gaji dari kita. Tapi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bayar gaji ditambah,” imbuhnya.

Kemudian berbicara soal kebutuhan tentunya tak semua daerah memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya saja di Banjarmasin. Saat ini yang diperlukan adalah tenaga kontrak untuk keperluan RS Sultan Suriansyah yang akan beroperasional.

“Untuk RS kan kita harus mengangkat tenaga kontrak hampir 100 lebih. Tapi karena memang kebutuhan Banjarmasin,” bebernya.

Lantas apa yang akan dilakukan Pemkot Banjarmasin terkait kebijakan pusat soal gaji P3K? Ibnu mengatakan, jika berbicara kemampuan untuk mengaji pemkot masih bisa mengupayakan dengan harapan mendapat solusi dari pemerintah pusat.

“Untuk Banjarmasin masih mampu mengaji, tapi ya  tadi. Harus jelas juga mandatnya, dan berharap ada penambahan di DAU dari pusat,” katanya.

Kemudian meneruskan apa yang disampaikan Menpan RB, Safruddin. Ibnu menegaskan, perekrutan P3K bukan melalui pengangkatan, akan tetapi melalui seleksi. “Ini solusi PP 48 terkait moratorium pengangkatan PNS termasuk penyelesaian masalah honorer dan K2,” bebernya.

M Syahbani

Baca Juga :   Ramadhan Tahun Ini, Pasar Wadai Tak Lagi di Depan Balaikota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here