Jum. Jul 3rd, 2020

Soal PP 18 Tahun 2017, ADKASI: Jangan Nafsu  

1 min read
KabarKalimantan, Banjarmasin– Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Di daerah, kalangan DPRD Kota Banjarmasin merespons positif atas beleid itu.
                       
Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Lukman Said, mengatakan beleid ini memberikan keleluasaan legislator mengusulkan kenaikan tunjangan sebagai anggota dewan daerah. Namun, ia menegaskan aturan itu tidak lantas membuat legislator kaya raya karena cuma tunjangan dan dana reses anggota DPRD.
“Pimpinan enggak kena, hanya anggota DPRD. Wajar dong kalau reses anggaran ditambah, tapi tergantung kemampuan keuangan daerah,” kata Lukman Said saat Rakorwil ADKASI di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Rabu (26/7/2017).
Ia mengakui masih menemukan sebagian DPRD ugal-ugalan mengusulkan kenaikan tunjungan karena melebihi kemampuan anggaran daerah. “Jangan nafsu, jangan membebani APBDmu, jangan kau mengambil anggaran publik lalu untuk kepentinganmu. Jangan! Cari celahnya, jangan terlalu nafsu menaikkan,” kata Lukman mengingatkan.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, sepakat atas PP 18 Tahun 2017. Toh, kata dia, pemerintah daerah tidak menanggung biaya pemeliharaan dan ongkos bahan bakar mobil dinas. Ia justru setuju anggota dewan memakai sepeda motor. “Biar lebih merakyat,” kata dia.
Syahri Ramadhan  |  DP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.