Sukses Kelola Persampahan, Banjarmasin Bakal Dapat Insentif dari KLHK

177

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan Walikota Ibnu Sina patut diacungi jempol.

Betapa tidak, setelah Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik bagi Ritel dan Toko modern diberlakukan, kota berjuluk Seribu Sungai ini kini menjadi acuan kota-kota lain di Indonesia untuk menerapkan hal serupa.

Bahkan, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pun memberikan apresiasi khusus kepada Kota Banjarmasin.

Dalam kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, salah satu pemimpin daerah yang diundang secara khusus dalam kegiatan talk show bertemakan ‘Menuju Kota Tanpa Sampah Kantong Plastik’ adalah Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina.

Tak hanya itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat mengapresiasi langkah yang telah diterapkan Pemko Banjarmasin.

Baca Juga :   Ilegal, Duta Mall Banjarmasin Dituding Serobot Lahan Pemkot

Ia juga menyatakan, penerapan peraturan tersebut di tiga kota, yakni  Kota Banjarmasin, Kabupaten Badung, Provinsi Denpasar dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan langkah luar biasa.

Ia membeberkan rencana pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan insentif kepada daerah yang telah membuat dan menerapkan aturan tersebut.

“Saat ini peraturan tentang pemberian insentif itu masih dalam tahap pembahasan. Nanti bila sudah selesai digodok akan dialokasikan di tahun 2019,” ujar Rosa, Kamis (19/7/2018).

Selain memberikan insentif, lanjut wanita yang akrab disapa Ibu Vivien ini mengatakan, saat ini pihak kementerian juga telah mengeluarkan edaran yang telah dibagikan ke seluruh kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh Indonesia untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan di kantor mereka masing-masing, dengan menggunakan air daur ulang, hemat listrik, menggunakan kertas bekas, dan ketika rapat tidak menggunakan makanan yang terbungkus plastik.

Baca Juga :   Hermansyah Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPW Pekat IB Kalsel

Sementara itu, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dalam paparannya menjelaskan, saat pertama kali diterbitkan Perwali tentang pelarangan penggunaan kantong plastik bagi ritel dan toko modern itu, pihak pemerintah daerah tidak langsung menerapkannya sekaligus, tetapi dengan cara perlahan, seperti menerapkan aturan menggunakan kantong plastik berbayar.

Setelah melakukan sosialisasi dan gerakan bersama denga pihak ritel dan toko modern, lanjutnya, Perwali Nomor 18 tahun 2016 itu langsung diberlakukan secara keseluruhan.

“Alhamdulillah bisa di terima oleh semua pihak. Kebutuhan kami melarang itu adalah kebutuhan kota, bukan untuk apa-apa. Karena Banjarmasin adalah kota terpadat se-Kalimantan. Kemudian sungainya pasang surut, itu (plastik) kalau tidak diambil akan kembali lagi saat airnya pasang. Kemudian pelarangan ini menjadi kebutuhan bagi kami, sehingga masyarakat pun bisa menerimanya,” jelasnya.

Untuk tahun 2018-2019 ini, terangnya lagi, Pemko Banjarmasin akan menerapkan larangan penggunaan kantong plastik itu di pasar tradisional.

Baca Juga :   Pihak DM Ngeyel, Wawali Sempat Naik Pitam

“Bila berkaca pada budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarmasin, mereka tidak terbiasa dengan penggunaan kantong plastik, mereka biasanya melakukan pembelian apapun dengan bakul purun dan ini adalah kearifan orang Banjar,” ungkapnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan Bupati Badung, Provinsi Depansar I Nyoman Giri Prasta itu, H Ibnu Sina juga memperlihatkan contoh bakul purun.(humpro-bjm)

M Syahbani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here