Sab. Jan 23rd, 2021

Tarif Baru Pengurusan Surat Kendaraan Bikin Resah Masyarakat

2 min read

BARABAI, KK – Sejumlah masyarakat di Hulu Sungai Tengah (HST) sedang cemas, karena terhitung mulai 6 Januari 2017 akan ada kenaikan pengurusan surat kendaraan bermotor hingga sebesar tiga kali lipat.

Itu diungkapkan oleh Fajri dan rekan-rekannya. Ia mengeluhkan pengurusan pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan, untuk kendaraan yang sudah berpindah tangan atau second (tanpa balik nama) sudah membuat masyarakat kesusahan.

“Ah.. semakin susah saja. Belum lagi kelar menuntaskan masalah pembayaran pajak terhadap kendaraan bekas yang STNK-nya bukan atas nama sendiri, eh tarif baru keluar. Makin susah saja dibuatnya,” keluh Fajri warga HST (Rabu, 4/1/17).

Salah seorang warga saat berada di warung kopi di seputaran HST, juga mengungkapkan hal serupa. Ia mencurigai, kenaikan tarif tersebut salah satu upaya untuk membayar hutang negara.

“Saya menduga kenaikan ini hanya untuk menutupi hutang negara. Boleh saja demikian tapi jangan bebankan masyarakat. Kami pun sudah sakit jangan tambah penderitaan kami. Coba lihat kami di sini Pak Jokowi,” ujar warga tersebut yang enggan disebutkan namanya (Rabu, 4/1/17).

Juga Rida, pengusaha menengah ke bawah mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, pemerintah terlalu menekan masyarakat yang memiliki penghasilan minim seperti dia.

“Penghasilan kami sedikit, apalagi di Barabai ini. Penghasilan warga seperti saya minim. Serba susah jadinya. Saya sempat terpikir ingin jual motor dan beli sepeda saja,” katanya (Rabu, 4/1/17).

Terbitnya peraturan baru oleh pemerintah, Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Isinya mengatur tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan bermotor oleh Kepolisian Republik Indonesia secara nasional, yang berlaku mulai 6 Januari 2017.

Berdasarkan pemberitaan beberapa media massa nasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Tito Karnavian, menjelaskan alasan penetapan tarif baru tersebut, yaitu berdasarkan temuan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), bahwa harga material sudah naik.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, selain sebagai kepentingan penghasilan negara juga sebagai pemanfaatan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang berbasis online.

“Jadi kenaikan in‎i bukan hanya untuk kepentingan penghasilan negara, tapi juga untuk perbaikan pelayanan kualitas mutu dari SIM, STNK dan BPKB,” ujarnya kepada sejumlah awak media di Rupatama Mabes Polri usai Sertijab Enam Kapolda, di Jakarta (Rabu pagi, 4/1/2017).

Untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, jika pada peraturan lama hanya membayar Rp50.000 maka peraturan baru tarif menjadi Rp100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Sedangkan pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, maka akan berbayar Rp25.000 untuk roda dua dan empat, kemudian Rp50.000 ribu bagi yang mempunyai roda lebih dari empat.

Selanjutnya, pengurusan dan penerbitan BPKB untuk roda dua dan roda tiga yang sebelumnya sebesar Rp80.000, kini membayar Rp225.000, dan roda empat atau lebih sebesar Rp375.000 dari sebelumnya Rp100.000.

Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga, dari Rp30.000 menjadi Rp60.000, dan Roda empat atau lebih dari Rp50.000 menjadi Rp100.000. hnl/ara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.