Rab. Mei 27th, 2020

Terkait Dugaan Pembangunan di Lahan RTH, Dewan Minta Dinas Bertindak Tegas

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Menyusul surat warga terkait adanya dugaan Perumahan Gran Asman Pesona Basirih (GAPB) berdiri di lahan RTH, Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan, Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan, Senin (23/3/2020).

Pimpinan Majelis Ta’lim Bahasyim, Habib Salim Bahasyim mewakili warga mengatakan, dugaan perumahan ada di lahan RTH tersebut sesuai hasil pertemuan dengan instansi terkait.

Jadi, ia meminta anggota dewan dapat memberikan solusi dan mengajak seluruh pihak terkait duduk bersama menyelesaikan persoalan RTH dijadikan kawasan perumahan.

“Kalau ini (perumahan) dibangun sesuai prosedur silahkan diteruskan dibangun dan seperti apa baiknya dengan warga,” sebut Habib Salim Bahasyim saat menunjukkan perumahan yang diduga ada di lahan RTH tersebut.

Dikatakannya, perumahan itu nantinya akan berhadapan dengan mushalla dan Majelis Ta’lim.

Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini menyebut lahan yang dibangun oleh pengembang adalah RTH. Sebab dilihat dari site plan dan laporan Dinas PUPR Banjarmasin, lahan yang dipakai pengembang perumahan adalah RTH.

“Kita melihat di sini, pengembang tetap melaksanakan proses pembangunan atau pengerjaan perumahan. Dalam konteks itu mengapa pengembang masih mengerjakan pembangunan, kita tidak tahu apakah mungkin ada perizinan jadi pengembang masih membangun, kita tidak tahu dari mana,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Ia memastikan, mengundang Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) , Kecamatan dan pihak-pihak terkait bersangkutan dengan lahan ini. Termasuk nantinya mengundang pihak pengembang.

“Kalau saya lihat dari site plan Dinas PUPR tadi, ini sudah masuk dalam konteks jalur hijau. Terlepas apakah ini milik masyarakat atau lain sebagainya ini lah nanti kita akan duduk bersama, rapat dengan pihak terkait. Pertama kita ingin memastikan lahan RTH ini,” ungkapnya.

Lebih jauh Isnaini menjelaskan kalau ini pasti adalah RTH, maka sudah pasti tidak boleh ada kegiatan membangun di atasnya, apalagi untuk perumahan.

“Kalau ini memang sudah clear adalah RTH, kami di Dewan akan meminta Pemkot bertindak tegas, bahwa jangan sampai pembangunan ini diteruskan, karena ini sudah melanggar Perda yang mana masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah,” tukasnya.

Apalagi ujar Isnaini, jalur dilaksanakan pengembang berdekatan dengan sungai.

“Ini akan digali dengan pihak pengembang. Kalau ini nanti menutup sungai, maka akan diminta untuk jangan membangun yang ujung-ujungnya mematikan sungai. Kami di Dewan akan meminta tegas ke pemkot berkaitan dengan ini,” tandasnya.

Sementara di lapangan, perumahan itu sendiri sudah masuk dalam tahap pengerasan untuk jalan. Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak pengembang dalam konteks persoalan lahan dimaksud.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.