THM di Banjarmasin akan Diuji Petik

1007

KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin untuk melakukan uji petik terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang diduga melanggar ketetapan aturan pajak daerah.

Terkait adanya temuan dugaan ‘kurang bayar’ saat inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa THM, Komisi II DPRD Banjarmasin menggelar rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakueda). Hasilnya uji petik akan segera dilakukan.

“Insya Allah 5 Februari nanti akan digelar uji petik THM. Hasilnya pun akan disampaikan secara terbuka,” ucap Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono kepada wartawan, Rabu (30/1).

Meski dalam laporan yang disampaikan Bakeuda terkait serapan pajak THM telah memenuhi target, kata Bambang, namun setelah dilakukan sidak dan melihat kondisi di lapangan, setoran pajak itu tidak sesuai dengan realita yang ada.

“Itulah kelemahan sistem Self Assesment yang diterapkan saat ini. Pengusaha mengolah laporan pendapatannya sendiri, jadi terserah mereka mau bayar pajak berapa,” ungkap Bambang.

Baca Juga :   Dua Unit Gedung RS Sultan Suriansyah Rampung 2018

Apa langkah yang diambil untuk mengantisipasi persoalan ini? Kata Bambang, yaitu dengan adanya uji petik. Sedangkan THM yang tidak dilakukan uji petik, nantinya akan dipasang alat perekam transaksi berupa tapping box. Alat ini untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP).

“Supaya ada transparansi. Kalau tapping tadi, dipasang di hotel dan restoran.  Fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang dilakukan pihak pengelola THM,” bebernya.

Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa THM di kota itu telah diuji petik. Jika ada ditemukan penyimpangan oleh wajib pajak, itu dapat langsung dilaporkan ke pihak berwajib. “Kalau di Banjarmasin baru restoran saja yang diuji petik, THM belum,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pedataan dan Penetapan Bakeuda Banjarmasin Budian Noor mengatakan, ada 17 titik strategis yang akan dipasang tapping box. Alat itu hanya akan merekam data transaksi yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Baca Juga :   Kantor Perizinan Sepi Pengunjung, Ini Alasannya

“Alat itu tidak akan mengganggu dan merekam data base mereka. Jadi aman saja. Cukup data setoran transaksi pelanggan saja yang terekam,” katanya.

Ditanya terkait adanya kebocoran setoran pajak dengan sistem self assesment, menurut Budi, pihaknya mengambil langkah sesuai amanah undang-undang yang berlaku. Pemerintah hanya diberikan kewenangan untuk pemeriksaan dan uji petik.

“Makanya kami akan segera melakukan uji petik agar ada trasparansi. Kalau selama ini ada diskotek yang memberlakukan pajak 10 persen terhadap makanan yang dijual, padahal seharusnya 30 persen sesuai dengan pajak tempat hiburan, itu yang akan kami benahi,” ungkapnya.

Smara Aqdimul Azmi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here