Sen. Mar 8th, 2021

Tim Pansel Dirut PDAM Layangkan Surat Keberatan ke Ombudsman Pusat

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Tim panitia seleksi (Pansel) Dirut PDAM Bandarmasih telah menjalankan usulan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel untuk memberikan kesempatan kepada Edwarsyah mengikuti tahapan seleksi Dirut PDAM Bandarmasih.

Kendati demikian, Tim Pansel Dirut PDAM Bandarmasih tetap ngotot dan tidak terima atas dugaan maladministrasi yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

Perseteruan antara Pansel Dirut PDAM Bandarmasih dan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel itu pun semakin tak berujung. Tim Pansel telah menyampaikan surat keberatan tertangal 23 Mei 2018 ke Ombudsman RI Pusat.

Melalui surat tersebut, Pansel menampik dugaan maladministrasi yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel melalui laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dan meminta agar Ombudsman RI Pusat menindaklanjutinya.

Ketua Pansel Dirut PDAM Ichwan Noor Chalik menilai Ombudsman RI Perwakilan Kalsel semena-mena dalam menjalankan tugasnya.  Bahkan, dia menudiang jika Ombudsman lah yang melakukan maladministrasi.

Sebab, dalam pemeriksaan terhadap paloran Edwar, peserta yang digugurkan saat seleksi administarsi  dalam seleksi Dirut PDAM tersebut tidak sesuai prosedur.

Ichwan menyoal terkait undang-undang yang digunakan Ombudsman dalam pemeriksaan laporan Edwar. Dikatakanya, undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang digunakan Ombudsman hanya sebagai tameng menutupi kesalahan.

Dia mengatakan, seharusnya yang digunakan Ombudsman dalam pemeriksaan terhadap laporan adalah undang-undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. “Di situ menyebutkan dalam pasal 24 ayat 1c bahwa pelapor harus melaporkan ke terlapor. Sementara itu tidak pernah dilakukan,” ucap Ichwan Noor Chalik di balai kota, Senin (28/5/2018).

Selain itu, Ichwan mengungkapkan, surat keberatan yang dilayangkan tersebut sudah sepengetahuan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Walikota Hermansyah. “Sudah saya laporkan ke Pak Wali dan pak Wakil,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid tidak mempermasalahkan dengan keberatan yang dilakukan Pansel. Dia sangat yakin, jika tahapan dalam proses pemeriksaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Iya tidak masalah. Rasanya kami sudah menangani laporan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Noorhalis.

Noorhalis melanjutkan, di Ombudsman RI Pusat tentunya memiliki tim yang bisa mengkaji kualitas proses pemeriksaan yang dilakukan setiap perwakilan Ombudsman di daerah.

“Di Ombudsman pusat ada tim quality asurance yang menilai kualitas pekerjaan kantor perwakilan. Kalau kami salah maka akan ada teguran dan sanksi kepada. Semua langkah yang kami lakukan ada risikonya,” ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan, terkait undang-undang yang dipakai juga sudah sesuai ketentuan. Dimana undang-undang 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang penyempurna undang-undang 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman.

Diterangkanya, dalam undang-undang 25 tahun 2009 tersebut memperbolehkan pelapor tidak menyampaikan laporannya ke instansi yang dilaporkannya atas dasar tidak percaya. Sehingga Ombudsman boleh menanggapi laporan tersebut.

“Ketika ada kepentingan langsung, kan dia digugurkan Pansel semestinya dia lapor ke atasan Pansel, karena Pansel itu tidak ada atasanya, tidak mungkin. Maka dia lapor ke Ombudsman,” ucap Noorhalis.

M SYAHBANI

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.