Sen. Mar 8th, 2021

Tolak UU MD3, Aliasnsi Keluarga Mahasiswa ULM Sweeping Gedung DPRD Kalsel

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang mengandung sejumlah pasal yang dianggap bertujuan menguntungkan DPR RI menuai kecaman dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat.

Tak terkecuali, Aliasnsi Keluarga Mahasiswa Universitas Lambung Mengkurat. Bahkan, untuk menyampaikan penolakan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menjadi undang-undang di Sekertariat DPRD Kalsel, mereka melakukan aksi sweeping ke Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/3/2018).

Selain berorasi, dalam aksi yang melibatkan puluhan mahasiswa tersebut mereka juga membawa poster di antaranya bertuliskan, ‘Tolak UU MD3 Save Demokrasi’ dan ‘Demokrasi Mati di Tangan DPR’.

“Kami menuntut DPRD kalsel meninjau kembali pasal-pasal yang bertentangan dengan demokrasi dan pengusulan Revisi MD3 ke pemerintah pusat,” kata Ahdiat Zairulah, koordinator aksi demo.

Mereka juga meyebutkan, pasal-pasal yang digarisbawahi untuk di revisi, antara lain pasal 73,122, dan 245. Bahkan, para pendemo hanya memberikan waktu paling lambat enam hari setelah audiensi dan penandatanganan nota kesepakatan untuk menyampaikan hal tersebut pada pemerintah pusat.

Di sisi lain, para mahasiswa juga meminta dan mengingatkan, anggota DPRD Provinsi Kaslel selalu siap dikritisi oleh masyarakatnya sendiri dalam bentuk apapun.

Meski tak ditemuai oleh satu pun anggota dewan di DPRD Kalsel itu, para mahasiswa tetap meyampaikan tuntutan agar Ketua DPRD Kalsel mengevaluasi kinerja setiap anggota dewan dan menjalankan fungsi-fungsinya.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta DPRD Kalsel mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mewujudkan serta menciptkan akuntabilitas, transpanasi dalam mengelola keuangan daerah dan selalu melakukan uji publik terhadap produk kebijakan hukum daerah.

Setelah berunjuk rasa sekitar satu jam lebih, para mahasiswa tersebut tetap tak kunjung ditemui satu pun anggota dewan. Alhasil, mereka pun meminta pihak Sekertariat DPRD Kalsel yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Riduansyah untuk memfasilitasi para pendemo untuk bertemu ketua DPRD Kalsel yang direncanakan pada, Senin (12/3/2018) mendatang.

“Kami siap untuk memfasilitasi pertemuan dengan ketua DPRD Kalsel pada Senin depan,” ujar Riduansyah.

M RIZAL KHALQI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.