Transgender Tak Ingin Dibedakan Dalam Hal Berkrativitas

211

KabarKalimantan, Banjarmasin – Orang transgender atau tarnsseksual di Banjarmasin meminta agar hak mereka tidak dibatasi dalam berkreativitas.

Hal ini disampaikan Kiki Fadilah, transgender peserta Sosialisasi Wawasan Peningkatan dan Perkuatan Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Balai Diklat, Jalan Brigjen H Hasan Basry, Kayutangi, Banjarmasin, Selasa (10/42018).

Dia merasa, selama ini hak mereka selalu ditekan dan dibatasi. Mereka ingin ada persamaan hak dalam kegiatan – kegiatan kelompoknya. “Misalnya jika ada acara dan lomba, kami transgender dibedakan bahkan tak bisa ikut serta dalam lomba,” ujar Kiki.

Kiki yang menggeluti usaha perawatan kecantikan dan salon itu mengaku perlakuan diskriminasi tersebut membuatnya sulit untuk berexpresi dan mengembangkan usahanya. Padahal, ia menginginkan ada persamaan hak dan derajatnya di negara Indonesia yang berazaskan Pancasila. “Tindakan itu membuat kami merasa ditekan dalam berekspresi,” katanya.

Baca Juga :   Warga Kelayan Luar Diberi Pendidikan Politik Pasca Pemilu

Sementara itu narasumber sosialisasi, Aceng Supriadi mengatakan, keberadaan waria di masyarakat memang tak bisa ditolak meskipun sebenarnya di dalam norma agama keberdaan mereka tersebut mutlak tak dibenarkan. Namun baginya, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang, setiap warga negara memiliki hak sama.

“Oleh karenanya harus adanya pemahaman di masyarakat, dimana mereka itu adalah bagian dari warga indonesia yang memiliki hak sama, “jelas Dosen FKIP Universitas Lambang Mangkurat itu.

Pada kondisi ini, pemerintah mesti bisa memberikan pengarahan dan pemahaman tentang arti luasnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Kasman menjelaskan, sejauh ini Kesbangpol memberikan edukasi wawasan kebangsaan demi persatuan dan kesatuan bangsa kepada semua pihak termasuk para transgender.

Di Kesbangpol, para transgender yang menggeluti usaha positif seperti kegiatan usaha salon dan seni masuk binaan yang kegiatannya tidak menyimpang dari norma – norma keagamaan.

Baca Juga :   Parpol Diingatkan untuk Tidak Nepotisme

“Transgender yang dalam binaan kami itu adalah transgender yang memilki kemampuan dan usaha yang positif, misalnya usaha salon ataupun seni tari,” jelasnya.

Lain halnya, lanjutnya, jika transgender itu yang memiliki perilaku menyimpang dan melanggar norma agama. “Jika sudah menyimpang maka hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila,” demikian Kasman.

Sementara, kegiatan yang diikuti kurang lebih 50 orang peserta dari beragam lapisan masyarakat, baik umum, mahasiswa, LSM, dan bergaia elemen lainya tersebut menghadirkan pemeteri dari berbagai kalangan, seperti TNI, Polri, dan Akademisi.
M SYAHBANI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here