Tunjangan Transportasi dan Perumahan Wakil Rakyat DPRD Kalsel Diusulkan Naik

17

KabarKalimantan, Banjarmasin – Merasa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan lebih tinggi dibanding beberapa provinsi di Kalimantan lainnya. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel pun mengusulkan tunjangan transportasi dan perumahan bagi wakil rakyat tersebut dinaikkan.

Hal itu diungkapkan salah satu anggota Banggar DPRD Kalsel H Suripno Sumas. Menurutnya, pengusulan tersebut sudah dikonsultasikan pihaknya dengan Direktorat Produk Hukum Daerah di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tunjangan transportasi dan perumahan naik masing-masing menjadi Rp 16.350.000 dan Rp 15.450.000 per bulan,” katanya usai rapat pertemuan Banggar DPRD Provinsi Kalsel dan Banggar Provinsi Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu.

Selain itu, usulan tersebut pun sudah dikonsultasikan juga pada pihak eksekutif. Menurut H Suripno, itu agar kenaikkan tunjangan yang diusulkan bisa cepat terlaksana. “Supaya tahun 2020 sudah bisa,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, tunjangan perumahan dan transportasi untuk rakyat Kalsel masing-masing sebesar Rp 9.000.000 perbulan. Kenaikan yang diusulkan itu, menurut H Suripno Sumas, berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai lebih tinggi dibanding beberapa provinsi tetangga. “Tunjangan transportasi dan perumahan untuk para anggota dewannya sudah lebih tinggi dibanding di Kalsel,” ujarnya.

Baca Juga :   Penganggaran Dana Cadangan Pilkada 2020 Mulai Dibahas

Usulan Banggar DPRD Kalsel rupanya mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel H Rustamaji. “Itu cukup masuk akal,” katanya.

Rustamaji menjelaskan, dibanding provinsi tetangga, komponen PAD Kalsel yang berkontribusi sebesar 50,69 persen atau kurang lebih sebesar Rp 3,3 triliun terhadap APBD Kalsel Tahun Anggaran 2019. Itu lebih besar dibanding komponen dana perimbangan.

Angka tersebut menurutnya, berada di atas rasio PAD terhadap APBD di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Meski itu masih di bawah rasio PAD terhadap APBD di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami menyikapi ini paling tidak harus ada pembanding, dilihat Provinsi Kaltim yang tertinggi dan saat ini tanpa merendahkan Kalteng yang terendah. Jadi bisa saja diambil di tengah-tengah. ini juga tentu akan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan anggaran dan kapasitas keuangan Kalsel di Tahun 2020,” kata Rustamaji.

Baca Juga :   Legislator DPRD Kalsel Ngecat Jalan Bareng Warga

Meski demikian, menurut H Rustamaji, kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan tersebut ada pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikomandoi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel. Bakeuda sendiri diakuinya belum berkoordinasi secara spesifik dengan Pimpinan TAPD untuk membahas usulan Banggar DPRD Provinsi Kalsel tersebut.

“Bakeuda masih ada rapat-rapat yang membahas laporan keuangan daerah periode akhir Tahun 2019. Mungkin setelahnya akan dibahas soal usulan itu,” katanya.

Reporter : M Ali Nafiah Noor
Editor : Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab : M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here