Tuntaskan Kekumuhan, Pemkot Banjarmasin Masih Berharap Bantuan Dana Pusat

KabarKalimantan, Banjarmasin – Pemkot Banjarmasin masih berharap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pengentasan kumuh.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ahmad Fanani Saifuddin mengungkapkan, kendati pemkot sudah menganggarkan Rp 10 miliar dari APBD, akan tetapi bantuan dari APBN masih sangat diperlukan.

Mengingat, kawasan kumuh di Banjarmasin dari 590 hektar atau 5 persen dari luas keseluruhan Banjarmasin sesuai SK kumuh 2015, masih tersisa 145 hektar yang menjadi PR hingga 2020.

“Paling tidak seperti 2018 lalu pusat bisa ngasih Rp 34 miliar untuk mengatasi kawasan kumuh 2019 ini,” ujarnya di balai kota, Senin (14/1/2018).

Fanani melanjutkan, kendati yang sering tersorot pengentasan kawasan kumuh yang ada di bantaran sungai. Akan tetapi sebenarnya yang paling mendominasi untuk berada di daerah darat.

“Kalau dihitung dari 5 persen itu, 40 merupakan kawasan bantaran sungai dan 60 persen darat,” jelasnya.

Selain itu, SK kumuh juga akan diperbaharui pada 2020 nanti. Sebab ujarnya, sesuai ketentuan SK kumuh memang harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali.

“Karena 590 hektare itu baru 5 persen dari luas kota. Artinya masih ada kawasan kumuh di 95 persen luas Banjarmasin. Dan yang terparah ada di bagian selatan kota,” pungkasnya.

M Syahbani

Baca Juga :   Pemkot Banjarmasin Diminta Terapkan Perda Terkait Sampah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here