Unjuk Rasa di DPRD Kalsel, Mahasiswa Ngotot Sampaikan Tuntutan Lewat Rapat Paripurna

9

KabarKalimantan, Banjarmasin – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Banjarmasin terus mendesak masuk ke Sekretariat DPRD Kalsel, Kamis (26/9/2019) siang. Mereka ngotot ingin menyampaikan tuntutan di dalam Rumah Banjar lewat rapat paripurna.

Diadang blokade polisi, mahasiswa tertahan di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sejumlah Anggota DPRD Kalsel datang menemui mahasiswa. Audiensi pun dilaksanakan di atas aspal.

Wakil rakyat keluar Rumah Banjar untuk mendengar tuntutan mahasiswa. Sayangnya, mahasiswa ngotot ingin menyampaikan tuntutan di dalam Rumah Banjar lewat rapat paripurna.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kalsel Syaripuddin mengatakan, pihaknya tidak bisa membiarkan masa menggeruduk Rumah Banjar. Alasannya, soal keamanan.

“Kita menghargai aparat,” katanya.

Syaripuddin membenarkan jika mahasiswa tidak mau menyampaikan tuntutan di luar Rumah Banjar. Padahal, dirinya bersama rekan yang lain sudah beberapa kali keluar masuk Rumah Banjar untuk bernegosiasi.

Baca Juga :   Noval : Penyampaian Aspirasi Harus Terencana

“Mereka tidak mau menyampaikan tuntutan, kecuali di dalam rapat paripurna,” ucapnya.

Di tengah aksi, masa bertambah. Ada puluhan warga mengatasnamakan pelajar STM. Mereka masuk barisan dan mengaku siap mengantar mahasiswa masuk ke Rumah Banjar.

Sementara itu, aparat terlihat beberapa kali menyiapkan mobil water canon. Beruntung, air belum disemburkan. Aksi demontrasi terus berlanjut. Mahasiswa terus menuntut agar bisa masuk ke Rumah Banjar.

Perwakilan massa aksi Rizal Nagara mengungkapkan, sedikitnya ada sepuluh tuntutan yang ingin mereka sampaikan. Mereka ingin itu ditandatangani wakil rakyat untuk disampaikan ke pusat.

“Semua pasal karet yang ada dalam rancangan Undang-Undang yang bermasalah, RUU KUHP, Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan dan RUU PKS,” kata Rizal menyebutkan.

Menurutnya, mereka ingin membujuk pemerintah untuk menghentikan tindakan represif terhadap mahasiswa maupun rakyat yang hari ini menyampaikan aspirasi.

Ia juga mengatakan, massa mendesak adanya penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP. “Kami menuntut kepada negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia,” ucap Presiden Mahasiswa UIN Antasari ini.

Baca Juga :   52 Perusahaan Tambang Tak Bayar Jaminan Reklamasi, Wakil Rakyat Ingatkan Pemprov Kalsel

Mahasiswa juga mendesak pemerintah mencabut pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh. Juga menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang dinilai merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.

Aktivis HMI ini menyebut, massa mendorong proses demokrasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. “Kami mengecam pemerintah Indonesia terkait segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat Papua, dan mengajak DPRD Kalsel menolak segala RUU yang dianggap bermasalah,” ujar Rizal.

Reporter : M Ali Nafiah Noor
Editor : Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab : M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here