Jum. Apr 10th, 2020

USTR Naikkan Level Indonesia, Mardani Ingatkan ‘Jebakan Batman’

2 min read

KabarKalimantan, Jakarta – Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Status Indonesia dalam perdagangan internasional ditingkatkan menjadi negara maju.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming mengatakan, Indonesia harus waspada dengan kenaikan level tersebut. “Jangan sampai ini cuma jebakan batman saja,” ujar Mardani dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, dengan menjadi negara maju, Indonesia harus kehilangan banyak fasilitas sebagai negara berkembang. “Misalnya Indonesia akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS),” katanya.

Ia khawatir, pencabutan status sebagai negara berkembang ini merupakan bagian dari strategi perang dagang yang sedang dilancarkan oleh negara-negara maju. Sebagaimana diketahui GSP merupakan sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Bisa jadi ini merupakan bagian dari masalah-masalah yang disengketakan ke WTO saat ini. Kita mesti melihat potensi ke sana,” papar Maming.

Ia menegaskan, Hipmi berharap, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memperkuat negosiasi-negosiasi menyusul sikap dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang itu. “Kita kan sedang fight juga agar ekspor kita lebih besar lagi untuk atasi defisit neraca dagang. Jangan sampai keringanan bea masuk impor barang ke AS ini terganggu lagi. Ini kan fasilitas yang diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang,” ujarnya.

Mardani menuturkan, Indonesia memang memiliki potensi dan kapasitas ekonomi yang besar. Namun, untuk menjadi negara maju masih membutuhkan langkah yang panjang. “Contoh, jumlah pengusaha kita masih sedikit dari total populasi. Sedangkan syaratnya minimal 14 persen dari jumlah penduduk. Saat ini, jumlah pengusaha kita masih dibawah 5 persen,” ucapnya.

Reporter: M Ali Nafiah Noor

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.