Utang 7 Perda Ditanggung Periode Selanjutnya

791

KabarKalimantan, Banjarmasin – Sedikitnya, ada 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kalsel dalam kurun 2019. Hanya 10 yang sudah dilaksanakan.

Itu pun belum sepenuhnya selesai. Ada 4 yang masih difasiltasi Kemntrian Dalam Negeri. Baru 6 yang sudah ditetapkan jadi Peraturan Daerah.

Produk hukum yang dihasilkan wakil rakyat Bumi Antasari pun menyisakan 7 Raperda belum tuntas. Ketua BP Perda DPRD Kalsel H Rosehan NB menjelaskan, 7 raperda lainnya itu menjadi tanggungan anggota dewan periode selanjutnya.

“Itu kan bukan ranah perorangan, tapi kelembagaan,” ucapnya kepada wartawan di Sekretariat DPRD Kalsel pada Senin (26/8/2019) siang.

Masa jabatan anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019 tinggal 10 hari kerja lagi. Pelantikan anggota dewan selanjutnya akan dilaksanakan pada 9 September mendatang.

Rosehan mengakui, ada beberapa penghambat yang pihaknya temui dalam menuntaskan pekerjaan tersebut. Diantara yang paling berpengaruh adalah registrasi di kementrian.

Baca Juga :   Syahdillah: e-KTP Jangan Jadi hambatan Pilkada 2018

Meski demikian, menurut Rosehan bukan kuantitas yang penting dalam produk hukum tersebut. Melainkan asas kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Kualitas Perda yang lebih penting bagi masyarakat,” ujarnya.

Adapun 7 raperda yang belum terbahas anggota dewan tersebut, diantaranya adalah Penyelenggaraan Pariwisata, Pengelolaan Kebun Raya Banua, Keamanan Pangan, APBD Tahun Anggaran 2020, Pemadam Kebakaran di Kalimantan Selatan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Pengelolaan Kehutanan.

Rosehan sendiri masih masuk dalam gerbong wakil rakyat berikutnya. Ia bersedia mengawal ‘PR’ tersebut segera diselesaikan.

Reporter : M Ali Nafiah Noor
Editor : Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab : M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here