Warga Apresiasi Sosper DPRD Kalsel

2 min read
1.204

KabarKalimantan, Banjarmasin – Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 5 Tahun 2011 terkait Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Persiapan Hidayah Makmur, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Senin (11/10/2021) mendapat apresiasi dari masyarakat.

Sekretaris Desa (Sekdes) Persiapan Hidayah Makmur Rudi Hartono, mewakili masyarakat, mengatakan turut mendukung penuh terkait keadaan potensi pajak daerah di Kalsel yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut. Dirinya akan ikut menyebarluaskan peraturan yang disosialisasikan anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi itu ke masyarakat lebih luas.

Baca Juga :   Langgar Sistem Satu Arah, Pengendara Mengaku Banyak Tak Tahu

“Warga Hidayah Makmur sangat teredukasi dan tentu ini dapat menambah ilmu yang baru apalagi masalah perpajakan daerah beserta potensinya,”tuturnya.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, sosialisasi yang masuk dalam peraturan perundangan-undangan tersebut diketahui mengilustrasikan tiga potensi besar terhadap pendapatan daerah di provinsi ini.

“Yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama atau BBN-KB dan Pajak Air Permukaan,” ujarnya.

Menurut kader Partai Golkar ini, masyarakat wajib mengetahui apa saja potensi daerah. Meskipun serapan pendapatan di provinsi itu masih dianggap tergolong eksklusif.

Baca Juga :   Punya Taman Vertikal Terbanyak, Banjarmasin Pecahkan Rekor MURI

“Seperti kita ketahui bahwa Perda itu dibuat tidak hanya satu atau dua bulan saja, bahkan lebih dari setahun. Maka dari itu, produk perundangan harus diketahui dan wajib disosialisasikan kepada masyarakat, tegas Paman Yanu, sapaan Yani Helmi.

Pengetahuan masyarakat akan Perda, lanjutnya, merupakan faktor pendukung kemajuan daerah.

Yani juga menjelaskan, jenis pemberlakuan tarif dari masing-masing potensi pajak daerah di Kalsel sudah ditetapkan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama dengan legislatif (DPRD) maupun eksekutifnya (Pemprov).

Baca Juga :   Kalsel Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2022

“Karena ini merupakan tanggung jawab kami selaku di DPRD Kalsel yang membuat aturan tersebut sepantasnya harus diinformasikan kepada khalayak masyarakat agar teredukasi sekaligus mengetahui lebih dalam terkait perpajakan daerah. Untuk manfaatnya, pemerintah desa bisa menyampaikan dengan mudah kepada warga,” paparnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *