Warga Banjar Protes Kinerja Bupati Khalilurrahman

Ratusan warga Banjar mendemontrasi kebijakan Bupati Khalilurrahman di kantor Bupati Banjar, Senin (8/1/2018). Redkal.com

KabarKalimantan, Martapura – Sedikitnya 200 warga asal beberapa kecamatan se-Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuntut evaluasi atas kebijakan kontroversial pasangan Bupati dan Wakil Banjar, Khalilurrahman – Saidi Mansyur. Menumpang puluhan angkutan umum,mMassa menggeruduk kantor Bupati Banjar dan berorasi di sana, Senin (8/1/2018).

Koordinator aksi, Subhan Saputera, mengatakan pimpinan dan anggota DPRD Banjar harus melaksanakan hak angket dan mengusut tuntas atas kejanggalan kebijakan di Pemkab Banjar, seperti monopoli proyek keluarga bupati, mutasi Aparatur Sipil Negara yang tidak prosedural, dan terbengkalainya pembangunan.

Ia mendesak DPRD mengusut temuan kejahatan Pemkab Banjar seperti yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, sekda, dan pejabat SOPD lain. “Kami mendesak DPRD menjalankan fungsinya sesuai Perundang-undangan. Berikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar aturan di Bumi Serambi Mekkah, jangan sampai ada permainan dan deal-deal yang merugikan masyarakat,” ujar Subhan di sela demonstrasi.

Menurut dia, massa sengaja datang dari beberapa wilayah, seperti Sungai Tabuk, Aranio, dan Aluh-Aluh. Tuntutan setiap warga memang berbeda-beda menyesuaikan temuan persoalan di lapangan. Subhan mencontohkan protes monopoli proyek keluarga Bupati Khallilurahman. “Itu aspirasi warga, kalau saya pribadi hanya persoalan mutasi ASN,” ujar Subhan.

Massa membentangkan aneka poster bertuliskan tuntutan atas kebijakan miring Bupati Khalilurrahman. Dua di antara sekian poster itu bertuliskan: “Dana APBD jangan hanya dimonopoli keluarga Bupati dan dua tahun menjabat pembangunan jalan di tempat.”

Sayangnya, Bupati Khalilurahman dan Wabup Saidi Mansyur tidak menemui massa. Massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Banjar, H Rusli. “Kami kecewa karena ke sini ingin ditemui bupati,” kata Subhan.

H Rusli menjanjikan DPRD Banjar segera memanggil Bupati Khallilurahman untuk menjelaskan persoalan yang diadukan warga Banjar. Apabila ada temuan pelanggaran, Rusli siap melaporkan ke pemerintah pusat.

“Kami pasti meneruskan hak angket. Kami segera agendakan pemanggilan bupati, kami lihat dulu apakah ada pelanggaran atau tidak soal mutasi ASN,” ujar Rusli.

Adapun Ketua LSM Lekem, Aspihani Ideris, berharap Bupati Khalilurahman tidak salah langkah ketika memutasi dan merotasi jabatan struktural ASN di Pemkab Banjar. Sebab, kata dia, sosok Bupati Khalilurahman merupakan seorang ulama panutan di Banjar.

“Jangan sampai tercoreng hanya karena salah mengambil keputusan. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan staf ahli atau pejabat lain yang lebih kompeten,” ujar Aspihani.

DP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here