Warga Desa Bajayau Somasi PT SAM

1244

KabarKalimantan, Kandangan – Warga Desa Bajayau RT 4 RW 2 Kecamatan Daha Barat, Kabuoaten HSS, akan menggugat PT Subur Agro Makmur (PT SAM).

Pasalnya, sejak beroperasi 2007 lalu hingga sekarang, perusahaan sawit ini diduga telah menyerobot ratusan hektare tanah masyarakat di desa itu, dan warga hanya menerima janji-janji semata, mulai rencana dijadikan plasma hingga penggantian atas lahan yang dimiliki warga.

Melalui kantor hukum Boneo Law Firm, warga Desa Bajayau menuntut perusahaan untuk mengganti tanah mereka yang sudah puluhan tahun tidak ada kepastian hukum.

Sebagaimana yang diungkapkan M Aini, mantan kepala desa setempat, sejak beroperasinya PT SAM ini, telah banyak mendatangkan mudharat bagi warga Desa Bajayau. Sebab, selama ini akibat yang ditimbulkannya, lahan pertanian mulai tidak produktif, bahkan ikan-kan pun jadi mati.

“Kami sudah memberikan kuasa hukum, ke Borneo Law Firm untuk memperjuangkan hak-hak kami, dan dalam waktu dekat ini gugatan hukum akan dilakukan,” ujar Aini.

Semwntara itu, salah satu tokoh masyarakat desa Bajayau H M Yusuf mengungkapkan, pihaknya sudah seringkali menanyakan persoalan ini kepada perusahaan, tetapi selalu tidak mendapat jawaban.

“Persoalan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah dihiraukan perusahaan, bahkan kami juga sudah minta bantuan Pemkab HSS, tetapi hasilnya sama saja, nihil,“ ucapnya.

Pria yang juga menjabat sebagau Ketua MUI Kecamatan Daha Barat ini menjelaskan, lebih dari 200 hektare tanah masyarakat desa yang saat ini dikuasi perusahaan tidak diganti rugi.

“Tuntutan kami hanya satu, bayar tanah kami yang selama ini dikuasa perusahaan,” ucap pria 65 tahun ini.

Salah satu warga lainny, H Daham mengatakan jika dinilai dengan uang sudah ratusan juta kerugian yang diderita masyarakat Desa Bajayau.

“Tanah dan air kami rusak, sekarang sudah tidak bisa lagi menangkap ikan dan bercocok tanam, karena sudah tercemar limbah,” ucap salah seorang tokoh masyarakat desa Bajayau ini.

Diutarakannya, sejak kehadiran PT SAM di Desa Bajayau, menurut mereka pihak perusahaan ini bukannya memperbaiki kehidupan ekonomi tetapi sebaliknya, lahan persawahan masyarakat rusak.

Sementara itu, Direktur Borneo Law Firm Muhammad Fazri SH MH mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendampingan dan upaya hukum untuk memperjuangkan hak masyarakat Desa Bajayau.

“ Setelah semua surat kuasa ini ditandatangani, kami akan melakukan somasi ke PT SAM, karena dari analisa yang kami lakukan ada kerugian materil dan inmaterial yang dialamni masyarakat,” terangnya.

Fazri menilai, perusahaan telah melanggar KUH Perdata pasal 1365, untuk itu pihaknya akan melayangkan somasi terhadap perusahaan.

“Berdasarkan SOP (standar operation prosedur, red) kantor kami, jika sampai dua kali kami somasi dan perusahaan tidak mengindahkan, maka kami akan menggungat ke Pengadilan Negeri HSS,” ancamnya.

Meskipun demikian, dirinya berharap ada itikad baik dari perusahaan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat Desa Bajayau. “Kami berharap persolaan ini bisa cepat selelsai dan tidak harus diselesaikan pada tingkat pengadilan,” tandasnya.

TiM Liputan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here