Warga Kuin Cerucuk Tolak SHGB dari BPN

1254

KabarKalimantan, Banjarmasin – Puluhan warga Kelurahan Kuin Cerukuk, Kecamatan Banjarmasin Barat menolak SHGB yang dikeluarkan BPN Kota Banjarmasin.

Mereka mengadu ke DPRD setempat untuk meminta mediasi terkait kejelasan status lahan yang dinilai masih simpang siur.

Pasalnya, Setifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin dinilai warga tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku di kota ini.

“Warga hanya menginginkan kejelasan status lahan yang dihuni mereka saat ini,” kata Ketua RT 11 Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin, Faridah kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (24/1/2019).

Menurut Faridah, pada 2017 lalu BPN telah mengeluarkan SHM kepada warga yang lebih dulu mengajukan pembuatan setifikat tersebut. Sedangkan yang belakangan mengajukan, hanya mendapatkan SHGB yang dikeluarkan pada 2018.

Baca Juga :   Pemkot Banjarmasin Diminta Tingkatkan Pengawasan Usaha yang Berpotensi Cemari Lingkungan 

“Gangnya sama, rumahnya bersebelahan, jadi darimana pemerintah mengambil patokan. Kami juga telah melalui prosedur yang sama. Cuma tahun pengajuan pembuatan sertifikatnya saja yang berbeda,” beber Faridah.

Memang, diakuinya, ada ketentuan peraturan daerah yang mesti dipatuhi. Sesuai dengan Perda RT/RW, wilayah hunian mereka masuk ke dalam kawasan terbuka hijau. Namun yang masih menjadi pertanyaan, ada perbedaan status kepemilikan lahan dan bangunan tersebut.

“Kami bingung kenapa bisa beda. Kalau begini lebih baik dikembalikan. Kami mengantongi segel yang lama saja,” ucapnya.

Dari total 115 kepala keluarga (KK) yang memiliki bangunan di wilayah Kelurahan Kuin Cerukuk, tambahnya, 53 KK telah mengajukan pembuatan sertifikat tersebut. Sebanyak 42 di antaranya telah mengantongi SHGB. “Kalau yang lain, mungkin sudah memiliki sertifikat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Abdul Muis saat dikonfirmasi via telepon seluler mangatakan, persolah kejelasan status tanah dan bangunan yang dihuni warga Kuin Cerucuk itu memang harus segera ditindaklanjuti.

Baca Juga :   Parah! Dinas Pariwisata Banjarmasin Tak Hadiri Rapat Pembahasan Revisi Perda Minol

Apalagi, ujar pria yang akrab disapa Mumu ini, polemik kejelasan status lahan itu juga terjadi di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat. RT/RW telah mangatur zona wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Kan itu tanah pemerintah, tidak bisa dijadikan hak milik,” tegas Mumu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun berjanji akan segera memanggil perwakilan warga bersama dinas terkait untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Ia berharapnantinya ada kejelasan. “Kami akan segera memanggil mereka. Insya Allah ini dibereskan, jangan ada simpang siur lagi. Semua harus sesuai dengan payung hukum yang berlaku,” jelasnya.

Smara Aqdimul Azmi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here