KabarKalimantan, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyambut langsung kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Senin (12/1/2026) pukul 10.53 Wita. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Kalimantan Selatan.
Penyambutan Presiden turut didampingi Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, serta Komandan Lanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb. Hilman L. P. Ambarita.
Presiden Prabowo datang ke Kalimantan Selatan dalam rangka meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian tersebut dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, yang berlokasi di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru.
Setibanya di lokasi SRT 9 Banjarbaru, Presiden Prabowo disambut antusias oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Suasana semakin meriah ketika Presiden memasuki kawasan sekolah dan disambut barisan rapi para pelajar Sekolah Rakyat yang telah menunggu sejak pagi.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengaku bangga dan menyambut baik kehadiran Presiden beserta sejumlah pejabat pusat dan para gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. Ia berharap kunjungan ini membawa semangat dan motivasi baru bagi pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami berharap kunjungan Presiden ini menjadi momen kebanggaan bagi kita semua. Ini merupakan kali pertama Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Kalimantan Selatan untuk meresmikan program Sekolah Rakyat berskala nasional. Kehadiran Presiden menunjukkan perhatian dan kepercayaan terhadap daerah ini,” ujar Gubernur.
Menurutnya, pembangunan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Kalimantan Selatan ini pun menjadi tonggak penting dalam penguatan peran daerah sebagai bagian dari pembangunan pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
