KabarKalimantan, Banjarmasin – Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik atau Public Hearing Standar Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2026. Kegiatan berlangsung Jum’at, (26/6/2026) di Aula Rumah Kemasan Kota Banjarmasin, Jl Meranti, Banjarmasin.
Public hearing ini digelar untuk menjaring masukan masyarakat terkait standar pelayanan publik di Disperdagin, agar pelayanan semakin cepat, pasti, dan tidak bertele-tele.
Mewakili Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR , Sekda kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar meminta peserta menyampaikan pengalaman langsung saat mengurus layanan di Disperdagin, seperti NIB, sertifikat halal, maupun pendampingan usaha lain.
“Apabila pelayanan yang dilaksanakan Disperdagin ada yang menurut pian kurang pas, nanti setelah paparan silakan disampaikan. Supaya standar pelayanan sesuai yang diinginkan masyarakat , kada bertele-tele, ada kepastian hukum, kepastian waktu, ada kepastian yang melayaninya siapa,” kata Icrom.
Ia menambahkan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang responsif. “SKPD luar dan akademisi juga bisa memberi masukan, supaya Disperdagin responsif terhadap keinginan masyarakat,” tegasnya.
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, Noorsyahdi, melaporkan peserta yang hadir berasal dari SKPD terkait, kecamatan se-Kota Banjarmasin, tokoh masyarakat, akademisi Fakultas FISIP ULM, serta pelaku usaha modern.
“Mudah-mudahan dengan adanya public hearing ini standar pelayanan di Disperdagin bisa diketahui khalayak. Sehingga kita bisa memperbaiki proses dan segala macam tentang pelayanan,” ujar Noorsyahdi.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Disperdagin, DLH, Bagian Organisasi, unsur Omnibus Law, ULM, Politeknik, serta tamu undangan lain.
Sedangkan Narasumber public hearing disampaikan Kabid Industri, Kabid Perdagangan, dan Kabid Metrologi Disperdagin, dengan moderator Kabid Pasar.
