KabarKalimantan, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Jumat (28/8/2026).
Kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim, Abdul Wachid ini untuk menggali informasi secara langsung terkait kondisi kebencanaan, khususnya penanganan karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengetahui kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyambut hangat kehadiran Komisi VIII DPR RI ini sebagai penanda perhatian dari pusat, sehingga pihaknya dapat melaporkan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan kendala penanganan bencana Karhutla di Kalsel.
“Saat ini, Kalsel memang sedang menghadapi bencana karhutla yang cukup parah. Dari 2 kota dan 11 kabupaten, kota Banjarbaru, kabupaten Banjar dan Tanah Laut, menghadapi kondisi karhutla yang cukup parah. Dari 37.100 kilometer luas wilayah Kalsel, 71 persen atau sekitar 2,6 juta hektar, berupa lahan dan hutan. Lahan-lahan dan hutan itulah yang sekarang ini terbakar dan menimbulkan kabut asap. Disisi lain juga menggangu sektor transportasi, gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan,” ucap Sekdaprov Kalsel, membacakan sambutan Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Kota, TNI Polri, relawan dan unsur lainnya, disampaikan Syarifuddin, terus melakukan upaya pengendalian karhutla diberbagai wilayah, khususnya untuk area wilayah prioritas atau ring satu.
“Saat ini upaya pengendalian karhutla lebih dimasifkan, karena lahan dan hutan yang terbakar tidak jauh dari Bandara Syamsuddin dan pusat kota Banjarbaru, termasuk juga mengancam wilayah permukiman. Di wilayah Guntung Damar dan kawasan Hutan Lindung yang sangat berdekatan dengan bandara, kami lakukan pengendalian karhutla melalui pemadaman, pembasahan, normalisasi kanal-kanal, serta menurunkan berbagai peralatan, mulai dari alat berat, mesin-mesin dongpeng, hingga melibatkan personil dari berbagai unsur,” jelas Sekdaprov Kalsel.
Ditambahkan Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra, yang pihaknya butuhkan saat ini adalah drone termal untuk membantu pemantauan dan pendeteksian titik api secara lebih akurat. Perangkat tersebut dinilai penting untuk mendeteksi titik panas, bara api yang tersembunyi, serta memantau sebaran kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kondisi yang sulit terpantau secara visual.
“Kami membutuhkan drone termal untuk mengetahui titik api secara lebih akurat. Dengan kondisi di lapangan, terkadang kami masih harus meraba-raba keberadaan titik api, terutama bara yang berada di bawah permukaan,” jelasnya Ronny Eka.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, usai menerima laporan dari BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota pada pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa bencana Karhutla di Kalsel memang harus mendapat penanganan serius.
“Penanganan karhutla di Kalsel ini karena lahan gambut, jadi harus menggunakan metode khusus. Dan di kejadian di Kalsel ini tidak hanya satu lembaga yang harus menangani, namun harus dari lintas sektor. Kami juga akan koordinasikan lebih spesifik, tidak hanya dengan BNPB namun juga beberapa kementerian, karena tadi dari beberapa laporan yang kami terima langsung, bukan hanya masalah pemadaman karhutla, tapi juga dampak kesehatan yang dirasakan, dan kondisi perairan yang juga menjadi faktor penting,” ujar Abdul Wachid.
Ditekankan Wachid, bukan hanya penanggulangan Karhutla yang menjadi perhatian dari kedatangan Komisi VIII DPR RI kali ini, tapi juga terkait mitigasi bencana ini, agar tidak terulang lagi kedepannya.
Dalam kesempatan ini, Komisi VIII DPR RI bersama BNPB juga memberikan bantuan kepada beberapa kabupaten kota di Kalsel sebagai bentuk penguatan kelembagaan. Yakni kepada BPBD Kota Banjarbaru bantuan berupa 1 unit mobil truk serbaguna senilai Rp803.000.000, BPBD Kabupaten Tapin berupa 1 unit mobil truk tangki air senilai 785 juta rupiah, BPBD Banjar berupa 1 unit mobil rescue Suzuki D-Max senilai Rp695.000.000, BPBD Barito Kuala berupa 1 unit mobil pick up senilai Rp319.900.000, BPBD Tanah Laut berupa 1 unit mobil pick up senilai 319.900.000 dan bantuan dana siap pakai untuk BPBD Provinsi Kalsel senilai Rp200.000.000.
Turut hadir dalam kunker spesifik kali ini, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI, termasuk dari dapil Kalsel Sudian Noor, Plt. Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Deputi Bidang Penanganan darurat BNPB, Kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota se-Kalsel. (Adpim)
