KabarKalimantan, Banjarbaru – Wali Kota Banjarmasin, H M Yamin HR didampingi Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Senin (26/5/2025).
Selain itu, pada kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman itu, juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin, H M Yamin HR bersama Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri dan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto.
Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menegaskan, capaian WTP merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
HM Yamin HR juga bersyukur atas kerja keras dari seluruh SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin sehingga hasil yang ditargetkan selalu tercapai tiap tahunnya.
“Opini WTP ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yamin menegaskan bahwa prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi, karena Pemerintah Kota Banjarmasin berhasil mempertahankan Opini WTP bahkan sudah 12 kali berturut-turut.
“Hal ini tentu saja merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah,” ucapnya.
Ia berharap, Opini WTP ini juga memberi keyakinan kepada seluruh masyarakat Kota Seribu Sungai bahwa APBD dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemberian opini oleh BPK ini telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan, dan dipastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, profesionalisme, serta diharapkan dapat memberikan manfaat.
Opini WTP merupakan refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diyakini akan semakin mendorong kepercayaan multi stakeholder di lingkup sektor publik.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Andriyanto menerangkan, pemeriksan atas LKPD kepada 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan BPK memberikan opini dengan mempertimbangkan empat kriteria.
“Empat kriteria sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yakni kecukupan bukti dokumen pertanggungjawaban dan kelengkapan pengungkapan, kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal,” terangnya.
Lebih lanjut Andriyanto mengatakan, pihaknya memberikan opini WTP kepada Pemko Banjarmasin karena pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dinilai bagus dan sesuai dengan aturan.
“Perlu diingat bersama, sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBD secara baik,” tegasnya.
