KabarKalimantan, Paringin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan II Tahun 2025 pada Rabu (16/7/2025), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan, Hj. Linda Wati, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rizkan. Hadir pula Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, H. Sufriannor, yang mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pj Sekda, Bupati H. Abdul Hadi menjelaskan bahwa perubahan APBD tahun ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu dampaknya adalah penurunan pendapatan transfer ke daerah sebesar Rp 226 miliar atau turun 7,35 persen dari APBD murni.
“Meski mengalami penurunan dari sisi pendapatan, kondisi ini dapat kami atasi melalui optimalisasi pendapatan lain seperti dividen BUMD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta penyesuaian penyertaan modal,” ujar Bupati.
Secara teknis, Bupati menjelaskan bahwa total pendapatan daerah turun 4,30 persen menjadi Rp 3,355 triliun. Namun, berkat peningkatan signifikan pada sisi pembiayaan netto—yang naik hingga 91,53 persen atau sebesar Rp 637,9 miliar—belanja daerah tetap bisa ditingkatkan menjadi Rp 3,993 triliun, naik 4,01 persen dibandingkan sebelumnya.
Dengan demikian, total APBD setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen dari Rp 3,949 triliun menjadi Rp 3,993 triliun. Bupati Abdul Hadi juga menekankan pentingnya menjaga fokus pada program-program prioritas dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Balangan, menurutnya, tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dan jangkauan pelayanan, meski dilakukan penyesuaian anggaran.
Di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh pihak, baik jajaran pemerintah daerah maupun DPRD, untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pembangunan di Bumi Sanggam terus berkelanjutan dan mampu menjawab harapan rakyat,” pungkasnya.
