Kabarkalimantan, Paringin – DPRD Kabupaten Balangan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Selasa, 26 Januari 2026, untuk memperjuangkan kejelasan status tenaga honorer non database yang tidak terakomodir dalam skema PPPK paruh waktu.
Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arif, menyampaikan bahwa KemenPANRB menegaskan peserta seleksi tidak dapat dialihkan ke skema PPPK paruh waktu, karena ketentuan dan regulasi yang berlaku saat ini telah bersifat final. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan mengikuti seleksi CPNS.
Saiful Arif juga mengungkapkan adanya harapan ke depan, yaitu KemenPANRB masih merancang Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam membuka formasi CPNS selanjutnya.
Dalam rancangan tersebut, pengabdian yang lama serta status sebagai putra daerah direncanakan menjadi nilai tambah dalam proses penerimaan CPNS berikutnya.
Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, menegaskan bahwa DPRD Balangan akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi honorer non database agar tidak terabaikan dalam kebijakan nasional.
Kabid Penerimaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Balangan, Suprapto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap menyesuaikan kebijakan kepegawaian di daerah sesuai dengan regulasi pusat yang akan ditetapkan, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah teknis untuk seleksi CPNS mendatang.
Perwakilan Aliansi Honorer Non Database Balangan, Muhammad Fajar, berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi dasar perjuangan bersama agar ke depan tenaga honorer non database tetap mendapatkan perhatian dan peluang yang adil dalam rekrutmen ASN.
DPRD Kabupaten Balangan juga tengah merancang program bimbingan belajar (bimbel) persiapan CPNS, khususnya bagi PJLP dan tenaga honorer non database yang belum masuk dalam skema PPPK paruh waktu.
