DPRD Batola Pastikan Banpres Rp 10 Miliar untuk Tangani Karhutla Tepat Sasaran

KabarKalimantan, Marabahan – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Kuala.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menangani karhutla, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar dan berdekatan dengan permukiman masyarakat serta lahan pertanian.

Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menilai, dukungan anggaran tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas, memperkuat sarana dan prasarana pemadaman, serta mengoptimalkan langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengan Sekretaris Daerah di Ruang Rapat DPRD, Selasa (27/10/2026).

“Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan masyarakat dari dampak asap, perlindungan lingkungan, serta pencegahan munculnya titik api baru,” papar Ayu.

DPRD Kabupaten Barito Kuala, lanjutnya, mendukung penuh upaya penanganan karhutla. “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif,” tegas Ayu.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. “Kolaborasi lintas sektor ini sangat diperlukan, mengingat karakteristik lahan gambut yang membuat kebakaran lebih sulit dipadamkan dan berpotensi kembali menyala,” paparnya.

Selain memperkuat penanganan darurat, DPRD Batola juga mendorong agar penggunaan dana Banpres direncanakan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan kebutuhan operasional pemadaman, perlengkapan keselamatan petugas, serta upaya pencegahan dan penanganan dampak karhutla.

“Kami berharap pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan para petugas yang berada di garis depan penanggulangan karhutla,” tukasnya.

Dengan adanya dukungan Banpres tersebut, diharapkan upaya penanganan karhutla di Kabupaten Barito Kuala semakin optimal, risiko kebakaran dapat ditekan, dan masyarakat dapat terhindar dari dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan maupun aktivitas sehari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *