KabarKalimantan, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan profesional. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, secara resmi membuka Pelatihan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Senin (26/1/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan ini berlangsung di Banjarbaru dan diikuti oleh ASN dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutan tertulis Gubernur H. Muhidin yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada BPSDMD beserta seluruh pihak yang terlibat atas terselenggaranya pelatihan tersebut.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Bapak/Ibu peserta, baik pada pelatihan integritas ASN maupun pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Sekdaprov Kalsel.
Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa kedua jenis pelatihan tersebut memiliki peran yang sama penting dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Pelatihan integritas membangun kesadaran, etika, dan sikap antikorupsi melalui penerapan nilai-nilai BerAKHLAK. Sementara itu, pelatihan pengadaan barang dan jasa bertujuan membekali ASN dengan pengetahuan dan kecakapan teknis dalam proses pengadaan yang transparan dan taat regulasi,” ungkapnya.
Ia mengibaratkan pelatihan integritas sebagai fondasi pembentukan karakter ASN, sedangkan pelatihan pengadaan barang dan jasa sebagai bekal strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, mengingat sektor pengadaan memiliki peran vital dalam roda pemerintahan.
Melalui pelatihan ini, Gubernur H. Muhidin berharap ASN mampu menjawab tantangan yang terus berkembang serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan kualitas terbaik.
“ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan. Oleh karena itu, harus profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga dari pelatihan ini lahir pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan memiliki keterampilan teknis untuk mempercepat pembangunan daerah,” harapnya.
Pelatihan Integritas ASN diikuti oleh 30 ASN dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Sementara itu, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I diikuti oleh 120 pejabat eselon II dan III. Kedua pelatihan dilaksanakan selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Januari 2026, dengan metode klasikal atau tatap muka yang dipusatkan di Kantor BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Upacara pembukaan ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Pelaksana Harian Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Syahrizal Fauzan, serta Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Provinsi Kalimantan Selatan, Tina Purnamawati, kepada dua perwakilan peserta.
Acara tersebut turut dihadiri pejabat struktural dan widyaiswara BPSDMD Provinsi Kalsel, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta undangan lainnya.
