KabarKalimantan, Banjarbaru – Bahas berbagai permasalahan daerah sekaligus menampung aspirasi untuk langkah penyelesaian bersama, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melakukan diskusi intensif dengan seluruh bupati/walikota se-Kalsel dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel tahun 2026 penyusunan RKPD tahun 2027, di Aula DR KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Mengawali topik diskusi dengan penyampaian keluhan dan permintaan dari kepala daerah. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Syahrujani, menyuarakan persoalan banjir kiriman dari Kabupaten Balangan. Sementara itu, Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyoroti keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kota yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, meminta perhatian Gubernur terkait pelebaran dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan daerahnya dengan Margasari, Kabupaten Tapin.
Seruan serupa juga datang dari Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal terkait pembangunan beberapa ruas jalan di wilayahnya. Kemudian, Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, terkait kelanjutan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya dan kondisi jalan menuju kawasan IKN- Kalimantan Timur.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Kalsel, H Muhidin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Balangan, untuk mengatasi banjir.
Proyek ini akan mengalirkan debit banjir ke Sungai Barito dan melibatkan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Sementara soal permasalahan sampah di Banjarmasin, Gubernur mendorong peningkatan sinergi dengan Kabupaten Batola dan Banjar. Terkait permintaan pelebaran jalan, Muhidin menyarankan untuk membuat proposal dan menyampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
”Pemko Banjarmasin bisa meminta lahan dengan sistem kerja sama yang saling menguntungkan, dan terkait permintaan pelebaran jalan silakan buat proposal dan sampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Kita akan bantu.” ucapnya.
Selain itu, Ia juga menekankan agar setiap kabupaten/kota lebih proaktif dalam mengajukan proposal dan tidak hanya bergantung pada bantuan provinsi maupun pemerintah pusat.
Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, bupati/walikota se-Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta pejabat terkait lainnya.
Diskusi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mendengarkan aspirasi daerah sekaligus menyiapkan solusi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota.
